Sandiaga: Penundaan Kenaikan Tarif TN Komodo Arahan Presiden

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 8 Agu 2022 19:50 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Langkah penundaan selama 5 bulan diambil setelah mendengar aspirasi kelompok pelaku bisnis pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya.
tirto.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku bahwa gagasan penundaan kenaikan tarif Taman Nasional Komodo atas instruksi Presiden Jokowi. Hal itu merespon langkah Pemerintah NTT yang menunda kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo per Senin (8/8/2022).

"Kami sudah mendapat arahan dari Pak Jokowi di awal minggu dan sudah kami koordinasikan jadi ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," Kata Sandiaga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, asosiasi pariwisata mandiri maupun berkelompok di sekitar Taman Nasional Komodo sepakat melakukan aksi mogok pelayanan pariwisata kepada publik selama bulan Agustus. Hal itu sebagai respons sikap pemerintah yang menaikkan harga tiket menjadi Rp3,7 juta per orang.

Sejak kebijakan berlaku, pelayanan pariwisata yang berada di wilayah Manggarai Barat itu lumpuh. Sejumlah wisatawan pun mengeluh akibat aksi penolakan kelompok pelaku bisnis pariwisata tersebut.

Sandi menuturkan, langkah penundaan diambil setelah mendengar aspirasi para pemangku kepentingan. Kemudian aspirasi tersebut langsung disampaikan kepada Presiden Jokowi hingga akhirnya presiden mengambil sikap dan pengumuman penundaan harga tiket Taman Nasional Komodo.

Sandi menilai, momentum penundaan menjadi ajang tepat untuk memperbaiki komunikasi antar stakeholder sehingga penundaan bisa memberikan manfaat untuk konservasi Taman Nasional Komodo dan ada aspek pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Sandi pun berterima kasih kepada masyarakat. Ia menegaskan aspirasi warga sudah diakomodir.

Pemerintah pun akan menggunakan waktu 5 bulan penundaan kenaikan tarif untuk sosialisasi. Mereka sudah membangun forum komunikasi sesuai arahan Presiden Jokowi.

Ia memastikan pemerintah akan menarik aspirasi publik dan memonitor situasi Labuan Bajo. Apabila ada gejolak, pemerintah akan menangani secara transparan dan dihentikan. Pemerintah ingin agar narasi wisata Indonesia membaik karena sudah ada kenaikan jumlah pekerja hingga 1,1 juta orang.

"Kita menetapkan bahwa 1 Januari adalah waktu di mana tarif kontribusi akan diterapkan tapi beberapa bulan ke depan ini akan kita siapkan melalui suatu komunikasi yang transparan dan responsible dan fair. Kita mau tampung semua aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat," kata Sandi.



Baca juga artikel terkait TAMAN NASIONAL KOMODO TNK atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri

DarkLight