tirto.id - Kemendikbud bekerja sama dengan TNI AD untuk menambal kekurangan tenaga guru pada sekolah-sekolah di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Lewat kerja sama ini, tentara aktif akan menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang mengalami kelangkaan guru.
Cawapres 02 Sandiaga Uno menilai langkah Kemendikbud itu perlu dikaji lagi. Dia berpendapat pemerintah tidak bisa serta-merta menjadikan anggota TNI sebagai tenaga pengajar di sekolah.
"Tentunya harus perlu dikaji lagi, karena TNI itu ada fungsinya. Dan kalau dalam kerja sama sudah sering dilakukan untuk pelatihan-pelatihan ketahanan siswa. Bela negara juga sudah ada. Kalau itu sih tidak jadi masalah," kata Sandiaga di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3/2019).
Pelibatan anggota TNI sebagai tenaga pengajar di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan belakangan memicu polemik. Sandiaga mengingatkan, semua pihak harus menerima kesepakatan bahwa TNI tidak bisa lagi menjalankan dwifungsi seperti di masa lalu.
Menurut Sandiaga, masalah kekurangan guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan bisa diatasi dengan sejumlah solusi.
Dia menjelaskan persoalan itu perlu diselesaikan dengan membangun akses yang memadai ke sekolah di daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Selain itu, kata dia, kesejahteraan para guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan perlu ditingkatkan oleh pemerintah.
"Kita harus menghadirkan satu sistem yang berkadilan," ujar Sandiaga.
Dia menambahkan, kekurangan guru juga bisa diatasi dengan pemerataan tenaga pengajar. Jadi, guru dari daerah yang kelebihan tenaga bisa didistribusikan ke kawasan yang masih kekurangan.
"Kita bisa realokasikan, sebenarnya guru-guru kita itu ada, tinggal kita tingkatkan kualitas. Jangan sampai menunpuk di satu daerah, tapi kekurangan di daerah yang lain," kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Addi M Idhom
