Menuju konten utama

Sandiaga Klaim Bentuk Tim Khusus untuk Kaji UU ITE

Sandiaga membentuk tim guna mengkaji pasal karet dalam UU ITE karena khawatir terhadap dampak dari undang-undang tersebut.

Sandiaga Klaim Bentuk Tim Khusus untuk Kaji UU ITE
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno mengklaim telah membentuk tim untuk mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Sandiaga, tim tersebut sudah mulai bekerja dalam menganalisis undang-undang yang memuat sejumlah pasal karet itu.

Namun, Sandiaga tidak membeberkan siapa saja orang yang ditunjuknya untuk masuk ke dalam tim tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa hasil kajian dari tim tersebut nantinya akan disinergikan dengan DPR RI apabila pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih dalam Pilpres 2019.

“Kami sekarang lagi menugaskan tim untuk menelusuri UU ITE dan mengidentifikasi pasal-pasal karetnya di mana. Kami sudah memulai pembicaraannya. Seandainya Allah kasih amanah kepada kami, itu inisiasi pertama kami,” kata Sandiaga saat ditemui di SMA Pangudi Luhur, Jakarta pada Sabtu (2/2/2019).

Sandiaga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari undang-undang tersebut. Ia berharap agar UU ITE itu tidak lantas digunakan pemerintah sebagai alat untuk memukul lawan dan melindungi teman.

Wakil Gubernur DKI Jakarta (2017-2018) itu menyebutkan siapapun yang terpilih nantinya bisa saja menjadikan UU ITE itu sebagai alat untuk menghambat kebebasan berpendapat.

Oleh karena itu, Sandiaga menilai perlu adanya upaya untuk membentengi diri sehingga meminimalisir kemungkinan dalam menggunakan produk hukum yang bertujuan melanggengkan kekuasaan.

“Jadi buat kami, enggak usah komentar produk dan proses hukumnya, tapi akar dari semuanya itu adalah Undang-Undang. Nanti [bersama] DPR yang baru terpilih, kami akan langsung rencanakan revisi. Ini untuk kebaikan kita bersama,” jelas Sandiaga.

Sandiaga berpendapat Indonesia bisa menjadi negara besar karena adanya prinsip untuk saling memberikan masukan. Ia mengimbau agar ke depannya tidak ada lagi kecemasan bagi masyarakat dalam bersuara akibat takut dikriminalisasi.

“Bukan hanya untuk Prabowo-Sandiaga, karena saya juga khawatir. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kalau kita di posisi berkuasa, jangan sampai tiba-tiba ada berubah pikiran, ‘Ini ada perangkat kami pakai’,” ucap Sandiaga.

Baca juga artikel terkait UU ITE atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Politik
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora