Menuju konten utama

Sandiaga Ingin Warga Laporkan Dugaan Korupsi Lewat Qlue

Sandiaga ingin Qlue bukan sebatas untuk komplain pelayanan publik, melainkan juga laporan adanya dugaan korupsi.

Sandiaga Ingin Warga Laporkan Dugaan Korupsi Lewat Qlue
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melambaikan tangan kepada wartawan saat memasuki ruangan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Polda Metro Jaya, Kamis (18/1/2018). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap partisipasi warga dalam aplikasi Qlue tak hanya sebatas komplain pelayanan publik, melainkan juga laporan adanya dugaan korupsi. Tujuannya, kata Sandi, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan melalui mekanisme kontrol publik.

"Misalnya ada dugaan korup, ada dugaan penyelewengan di wilayah maupun SKPD-SKPD, itu bisa dilaporkan di sini [Qlue]. Dan terpantau secara transparan dan terintegrasi," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Sandiaga menyampaikan, laporan dalam aplikasi Qlue memang mengalami penurunan beberapa waktu belakangan. Namun, Pemprov DKI tetap berkomitmen untuk menerima keluhan dan saran dari warga melalui berbagai medium, mulai dari SMS, telepon, sampai media sosial.

"Penurunan itu harus diakui. Dan kita ingin masyarakat tahu bahwa ada reporting melalui Qlue, ada melalui email, ada melalui sms, ada melalui website, ada melalui socmed dan lainnya," kata dia.

Berdasarkan data Jakarta Smart City, jumlah penurunan ini terjadi sejak dirinya dan Anies Baswedan menjabat sebagai pemimpin di Jakarta. Pada November 2016, misalnya, ada 36.058 laporan masyarakat. Sementara di bulan Desember tahun yang sama turun menjadi 28.901 laporan.

Sementara itu, pasca-November 2017, laporan yang masuk ke Qlue hanya mencapai 12.405. Dan pada Desember 2017, laporannya kembali turun menjadi 10.759.

Kendati demikian, Sandiaga menyebut bahwa kerja sama Pemprov DKI dengan aplikasi tersebut juga bakal tetap dilakukan hingga masa akhir kontrak.

"Itu yang menjadi keinginan kami di sini. Bahwa ke depan, pelayanan dan apapun yang dilakukan oleh Pemprov DKI harus tentunya transparan dan melibatkan publik. Jadi itu mengenai Qlue. Kami harapkan kerjasama ini akan berlanjut ke depan," imbuhnya.

Pada September 2017, CEO Qlue Rama Aditya mengakui bahwa intensitas aduan yang masuk mengalami penurunan. Namun ia menyatakan bahwa, penurunan tersebut bukan lantaran aplikasi tidak berjalan efektif. Ini terjadi karena kondisi pasca-Pilkada DKI ketika Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi terpidana.

"Sejak Ahok masuk penjara memang ada penurunan laporan. Tapi saya liat steady aja tuh, malah sudah naik lagi mendekati angka normal," ungkapnya.

Anies-Sandiaga memang memiliki gagasan tersendiri dalam membangun gerakan dan partisipasi warga. Namun, Rama tetap optimistis Qlue bisa menjadi solusi bagi Jakarta untuk mengubah layanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

"In the end, kami independen. Sama Jakarta contract PKS [Perjanjian Kerja Sama] 10 tahun. setiap tahun di-review. Kami sudah ada di 10 kota lain dan 5 kota pengembang besar dan sudah di 2 negara Meksiko sama Malaysia," ujarnya.

Baca juga artikel terkait BANJIR JAKARTA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari