Sandiaga Digugat ke PN Jakpus Soal Dugaan Teken Surat Rekomendasi

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno digugat ke PN Jakpus terkait dugaan pemberian surat rekomendasi pada salah satu calon Ketua Perpamsi.

Reporter: Hendra Friana

Terbit 8 Mar 2018 08:24 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjalani pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metrojaya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Jakarta, Selasa (30/1/2018). ANTARA FOTO/Reno Esnir.

tirto.id -

Direktur Utama PT Tirtanadi Sumatera Utara, Sutedi Raharjo, menggugat Sandiaga Uno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas dikeluarkannya Surat Rekomendasi Wakil Gubernur DKI kepada Direktur PT PAM Jaya Erlan Hidayat pada 29 November 2017.

Surat itu diberikan kepada Erlan untuk maju sebagai calon Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), yang akhirnya terpilih pada Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional pada 6-8 Desember lalu.

Erlan yang berpasangan dengan Haris Yasin Limpo (Direktur Utama PDAM Kota Makassar) memenangi pemilihan melawan Sutedi yang berpasangan dengan I Ketut Golak (Direktur Utama PDAM Kabupaten Badung, Bali).

Pasangan Erlan-Haris meraih 212 suara, sementara pasangan Sutedi-Golak meraup 149 suara dari 365 suara yang diperebutkan (4 suara tidak sah).

Gugatan kepada Sandiaga Uno didaftarkan dua kuasa hukum Sutedi, Eddy P Naibaho dan Ruth Hanna Simatupang, ke panitera PN Jakpus pada 7 Februari 2018.

Dalam gugatannya, ia meminta majelis hakim membatalkan surat rekomendasi kepada Erlan Hidayat lantaran melanggar tata administrasi pemerintahan DKI Jakarta yang baik, yakni dikeluarkannya surat tersebut tanpa kop resmi dan nomor surat. Ia juga meminta majelis hakim memberikan sanksi pada Sandiaga Uno untuk membayar biaya perkara.

Menurut informasi perkara yang ditampilkan di situsweb PN Jakpus, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id, sidang pertama akan diagendakan pada hari ini, Kamis (8/3/2018). Sidang akan digelar di Ruang Kusuma Atmaja 1, pukul 09.40 WIB sampai selesai.

Dikonfirmasi di Balai Kota, Sandiaga mengaku tak mengetahui agenda sidang maupun gugatan terhadap surat rekomendasi tersebut. "Saya cek dulu kepada biro hukum, belum terima saya," ungkapnya singkat, Rabu (7/3/2018) malam.

Baca juga artikel terkait PERUSAHAAN AIR MINUM atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Hukum

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri