tirto.id - Sandiaga Uno adalah penyumbang duit terbesar untuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) selama empat bulan terakhir masa kampanye. Dia mengeluarkan duit lebih besar ketimbang Prabowo Subianto sebagai capres.
Duit yang telah ia gelontorkan bahkan jauh lebih besar dari yang dikeluarkan Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS selaku partai pendukung.
Total dana kampanye BPN yang terkumpul pada periode 23 September-28 Desember 2018 mencapai Rp54 miliar. Sebanyak 73,1 persennya, setara Rp39,5 miliar, berasal dari kantong pribadi Sandi. Sementara Prabowo Rp13,05 miliar dan Gerindra Rp1,3 miliar. PAN dan PKS malah tercatat belum menyumbang sama sekali.
Pengumuman pendapatan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan Sandi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/12/2018) lalu.
Pada kesempatan itu dilaporkan pula dipakai untuk apa uang yang sudah terkumpul. Sebanyak Rp46,6 miliar untuk kebutuhan seperti menyelenggarakan pertemuan terbatas, iklan di media, serta pembelian dan pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye).
Apa yang Sandi inginkan dari pengumuman ini? Dia berharap agar apa yang ia lakukan "jadi motivasi untuk mendorong politik kita supaya transparan".
Namun, bagi dosen komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, ada alasan lain di balik apa yang dinyatakan Sandi. Sandi, kata Hendri, sebetulnya ingin mengingatkan partai pengusung yang belum berkontribusi di sektor ini untuk sesegera mungkin menyumbang.
"Ini sebetulnya contoh lumayan keras dari Sandi, jadi dia berusaha bilang 'ini gue maju sudah ngeluarin duit, ayo dong [parpol lain] nyumbang.'" ujar Hendri kepada reporter Tirto.
Kata Hendri, pileg dan pilpres yang digelar serentak merupakan salah satu penyebab partai pengusung tak menyumbangkan dana untuk keperluan kampanye Prabowo-Sandi. Mereka memilih mengalokasikannya untuk pileg.
"Financial management mereka diatur supaya uangnya cukup sampai akhir [Pemilu 2019]," kata Hendri.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menganggap wajar partai di luar Gerindra belum menyetorkan duit. Partai sangat membutuhkan banyak dana untuk keperluan logistik mereka dalam berkampanye. Mereka malah berharap dapat suntikan duit dari capres-cawapres.
"Jadi bukan menyumbang, tapi perlu disumbang," ujar Ujang saat dihubungi reporter Tirto.
Demi Efisiensi
Tiga partai politik di luar Gerindra yang mengusung Prabowo-Sandi sama-sama menganggap belum menyetorkan dana bukan suatu masalah.
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, malah mengatakan wajar belaka jika sebagai kandidat Prabowo-Sandiaga mengeluarkan dana yang lebih besar. Ferdinand mengatakan Demokrat sebetulnya menganggarkan uang untuk kampanye Prabowo-Sandi, tapi itu dimasukkan dalam anggaran kampanye partai.
"Jadi kami berkampanye partai juga kampanyekan Prabowo-Sandi, tapi kami gunakan dana partai dan laporannya masuk di laporan dana partai bukan laporan dana kampanye capres-cawapres," kata Ferdinand kepada reporter Tirto.
Pernyataan Ujang soal partai juga butuh uang dibenarkan Ferdinand. "Kami sifatnya mendukung. Belum tentu kami akan beri sumbangan dana untuk kampanye capres-cawapres, karena kami kan juga butuh modal untuk kampanye partai."
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo, mengatakan hal serupa. "Kalau enggak gitu [tak menyumbang untuk capres-cawapres], ya berat kami. Kami juga cekak. Kami harus efisienlah,," ucap Drajad kepada reporter Tirto.
Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin mengatakan meski partainya, PAN, dan Demokrat tak menyetorkan dana kampanye ke BPN, mengkampanyekan Prabowo-Sandi pasti dilakukan. Kampanye untuk Prabowo-Sandi akan disinergikan dengan kampanye masing-masing partai. Misalnya, alat peraga kampanye kader-kader PKS pasti juga menyertakan ajakan memilih Prabowo-Sandi untuk Pilpres 2019.
"Ya artinya ini disinergikan saja, kampanye partai, kampanye caleg dengan kampanye capres-cawapres. Memang seperti itu polanya," kata Suhud. Baginya tak ada masalah dengan itu karena memang hukumnya tak wajib.
"Jadi kami tak memasukkan uang ke BPN, tidak ada kewajiban," pungkas Suhud.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
