"Sabar Saja kalau Tidak Dipilih Jadi Pengurus PKB"

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid minta agar publik tidak memasalahkan kader PKB yang tidak masuk kepengurusan.

Reporter: Bayu Septianto

Terbit 28 Aug 2019 14:09 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Syuro PKB Dimyati Rois, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menpora Imam Nahrawi, Ulama Manarul Hidayat dan Ulama Abdul Gofur berfoto saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pras.

tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menganggap tak ada yang perlu dipersoalkan lagi dengan struktur kepengurusan PKB periode 2019-2024.

Jazilul mengatakan, nama-nama yang tidak masuk dalam kepengurusan merupakan reorganisasi di internal PKB. Dan itu hal biasa.

"Namanya partai, kan, ada penyegaran yang itu biasa saja dan putusan semuanya mengacu kepada putusan muktamar. Tidak ada yang dilanggar," ujar Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Ketua Steering Commitee (SC) Muktamar VI PKB 2019, Ida Fauziyah mengumumkan susunan pengurus PKB periode 2019-2024 di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Sejumlah nama pengurus PKB periode 2014-2019 kembali dipilih Muhaimin Iskandar selaku ketua umum. Misalnya, Ida Fauziyah, Jazilul Fawaid, Hanif Dhakiri, Marwan Jafar, Yanuar Prihatin, hingga Daniel Johan dan Ahmad Iman.

Tidak ada nama tokoh senior PKB yang dikenal dekat dengan Joko Widodo. Sebut saja dua eks sekjen Abdul Kadir Karding (sekjen hasil muktamar 2014) dan Lukman Edhy (muktamar 2005). Ada pula nama Helmy Faisal (Sekjen PBNU) serta Imam Nahrawi (eks Sekjen PKB). Kabarnya keempat orang tersebut tidak masuk kepengurusan karena tidak sejalan dengan Muhaimin.

Lukman Edy kepada Tempo menjelaskan semua berawal ketika Imin tengah gencar-gencarnya mengincar posisi cawapres mendampingi Jokowi. Tapi Jokowi tidak mau. Imin meresponsnya dengan mengancam keluar dari koalisi dan membikin poros ketiga pada awal Agustus tahun lalu.

Menurut Lukman, Karding berperan menggagalkan upaya Imin karena merasa manuver itu merugikan partai.

Karding akhirnya dipecat dan digantikan Menaker Hanif Dhakiri, tapi dia terus aktif di Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Wakil Ketua Ketua Tim Advance--yang tugasnya menkondisikan lokasi kampanye.

Terkait pemecatan ini, Imin mengatakan alasannya sebatas "pembagian tugas saja". "Abdul Kadir kami konsentrasikan di Tim Kampanye Nasional," kata Imin, 30 September 2018.

Lukman, yang di TKN menjabat Direktur Saksi Kampanye, bilang dia terkena imbas dari ribu-ribut itu karena dianggap orang yang dekat dengan Karding. Helmy Faisal dan Imam Nahrawi--menteri terlama dari PKB di era Jokowi--di depak dengan alasan yang sama.

Jazilul membantah spekulasi keempat tokoh tidak masuk susunan pengurus karena tidak sejalan dengan Imin. Ia mengaku ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga nama-nama tersebut tidak lagi masuk kepengurusan.

Namun ia tidak bersedia memaparkan alasan lebih lanjut.

Jazilul justru menjawab kalau tidak mungkin semua kader dijadikan pengurus. Oleh sebab itu, ia meminta agar kader yang tidak terpilih ikhlas dan sabar jika tidak dipilih.

"Ya bersabarlah untuk tidak jadi pengurus, nanti jadi pengurus lagi itu kan biasa. Itu rolling-rolling biasa," jelasnya.

"[...] Yang ditinggal jangan merasa ketinggalan, biasa aja nanti kan bisa masuk lagi," imbuhnya.