tirto.id - Mantan Manteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli menuding pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak profesional.
Ia mencontohkan adanya permasalahan dokter BPJS Kesehatan yang tidak dibayar. Belum lagi beberapa waktu yang lalu BPJS Kesehatan menerapkan sejumlah kebijakan baru seperti memangkas jumlah rumah sakit dengan alasan akreditasi hingga recana pemberlakukan urun biaya.
Selain itu, ia juga menganggap pengobatan yang dilakukan juga tak benar-benar menjawab penyakit yang dialami pasien.
“Butuh 2 tahun untuk memperjuangkan itu. Sayangnya sampai hari ini dikelola dengan amatiran. Penyelesaiannya [penyakit] hanya hansaplast [diplester],” ucap Rizal dalam sambutannya di Aula Sport Mall dalam acara HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (6/2/2019).
“Saudara-saudara nanti 2019, kita perbaiki BPJS supaya buruh dan rakyat bisa dapat fasilitas kesehatan,” tambah Rizal.
Menurut Rizal, hal ini tidak lepas dari kecenderungan pemerintah Indonesia yang dinilainya ragu-ragu dalam menyediakan penjaminan kesehatan bagi masyarakat.
Ia mengklaim bila tidak didesak oleh organisasi buruh, maka realisasi UU BPJS belum tentu dapat terwujud seperti sekarang.
Rizal pun membandingkan negara-negara dunia lainnya yang telah terlebih dahulu memiliki UU serupa BPJS. Di antaranya, sebut Rizal, negara-negara Skandinavia yang berada di Eropa, telah memiliki UU sejenis BPJS pada 1860.
Hal yang sama juga dilakukan, Amerika yang merealisasikan UU serupa BPJS pada 1930. Padahal menurut Rizal, Amerika sanggup melakukan itu meskipun negara tengah mengalami kesulitan ekonomi.
“Kalau tidak ada kawan-kawan buruh tidak mungkin UU BPJS itu lolos. Pemerintah waktu itu, masih ragu-ragu padahal negara lain sudah bikin,” ucap Rizal.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
