Riset RI Serba Tertinggal, Prospek Bukit Algoritma Meragukan

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 16 April 2021
Dibaca Normal 2 menit
Fakta bahwa riset Indonesia belum maju membuat pembangunan Bukit Algoritma sebagai tiruan Silicon Valley diragukan.
tirto.id - Sejumlah perusahaan akan menggarap proyek 'Bukit Algoritma' di Sukabumi, Jawa Barat selama beberapa tahun ke depan. Tempat yang termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diproyeksikan sebagai pusat pengembangan industri dan teknologi 4.0 serta sumber daya manusia.

Menurut Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proyek ini pertama kali diusulkan oleh PT. Bintang Raya Lokalestari pada 2018, berbekal tanah milik mereka seluas 888 hektare. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Kiniku Bintang Raya yang dipimpin politisi PDIP Budiman Sudjatmiko. Perusahaan itu merupakan hasil kerja sama operasional PT. Kiniku Nusa Kreasi dan PT. Bintang Raya Lokalestari.

Bukit Algoritma digadang-gadang mampu meniru Silicon Valley Amerika Serikat yang berdiri megah sebagai pusat perusahaan teknologi global. Sayangnya sederet keraguan langsung muncul setelah melihat rekam jejak Indonesia dalam dunia riset dan inovasi yang mirip kiasan “hidup segan, mati tak mau.”

Salah satu indikator yang paling mudah dilihat adalah minimnya pengeluaran riset Indonesia setidaknya dalam 20 tahun terakhir.

Lembaga Knowledge Sector Indonesia (KSI) mencatat sepanjang 2000-2013, belanja untuk keperluan riset dan pengembangan atau (R&D) hanya setara 0,07% dari PDB. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di Asia dan seantero G20.

Tren ini tidak berubah banyak sampai 2018. Data UNESCO Institute for Statistics (UIS) mencatat porsi belanja riset Indonesia tetap minim, yaitu di angka 0,22% PDB. Nilai ini jauh lebih rendah dari India yang mengalokaskan 0,65% dari PDB, Malaysia 1,04%, Thailand 1%, dan Vietnam 0,52%.

Nilai ini juga jauh di bawah Amerika Serikat yang Silion Valley-nya akan ditiru. Belanja riset AS mencapai 2,7% PDB pada 2013 dan 2,83% pada 2018.


Kepala Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda menilai tren belanja R&D itu telah menunjukkan betapa stagnannya perkembangan riset-inovasi di Indonesia. Dari minimnya belanja R&D itu saja, menurutnya rencana mengulang keberhasilan Silicon Valley AS merupakan target yang terlampau berlebihan.

“Nampaknya 'Silicon Valley' yang akan dibangun merupakan sebuah langkah keliru jika mengabaikan berbagai data mengenai kinerja R&D Indonesia yang masih sangat buruk,” ucap Nailul kepada reporter Tirto, Selasa (13/4/2021).

Sejalan dengan belanja riset, Nailul menambahkan mayoritas industri di Indonesia masih belum memproduksi barang berteknologi tinggi. Bank Dunia mencatat ekspor barang berteknologi tinggi RI per 2018 hanya 8% dari total ekspor manufaktur. Sebagai pembanding, Vietnam 41,4%, Thailand 23,3%, bahkan Malaysia mampu mencapai 52,8%.

Andai standar dilonggarkan dengan memasukkan pula ekspor barang berteknologi menengah, posisi Indonesia juga sama buruknya. Pada 2017 porsinya hanya 28,1% dari total ekspor manufaktur, di bawah Thailand 63,8%, Malaysia 63,4%, dan Vietnam 51,3%.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia juga punya banyak pekerjaan rumah. Data UIS mencatat jumlah periset Indonesia berbanding 1 juta penduduk juga jadi salah satu yang paling rendah. Per 2017-2018, jumlahnya hanya 244 per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Pakistan 487, India 408, Cina 3.068, Singapura 7.976, Malaysia 2.656, Thailand 2.003, dan Vietnam 895.

Jika fokus Indonesia hanya membangun kawasan tanpa memastikan kesiapan SDM, ia khawatir terjadi kesenjangan lebar antara siapa saja yang bisa menikmati kemajuan ini. “Akhirnya hanya segelintir orang saja yang menikmati kue ekonomi berbasiskan teknologi. Masyarakat yang tidak mampu mengakses hanya akan menjadi penonton dalam gegap gempita industri 4.0,” ucap Nailul.

Melihat betapa jauhnya kenyataan Indonesia dari Silicon Valley, ia mengingatkan jangan sampai proyek ini hanya sekadar menjadi ajang memperoleh insentif tanpa benar-benar menyeriusi kemajuan R&D. KEK memang akan mendapatkan banyak insentif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 237/2020. Salah satunya pemangkasan tarif PPh Badan selama 10-20 tahun tergantung nilai investasi yang dijanjikan.

Eks Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho juga memiliki sejumlah keraguan pada proyek ini. Pasalnya, peta jalan dan ekosistem proyek ini menurutnya tidak jelas.

“Apakah tempatnya di Sukabumi? Saya sangat ragu karena pusat teknologi itu butuh ekosistem, bukan cuma infrastruktur. Universitasnya ada enggak? Dukungan industri, pemda seperti apa? Inovator dan ilmuwannya gimana?” ucap Yanuar kepada reporter Tirto saat dihubungi Selasa.


Yanuar memahami mengapa ada yang terinspirasi membuat proyek ini lantaran memang sudah sewajarnya Indonesia bergerak ke arah digital dan industri 4.0. Ia juga sependapat bahwa memang sudah waktunya Indonesia beralih dari sekadar ekonomi jual-beli komoditas yang bernilai rendah menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Sayangnya hingga saat ini ide pembangunan ini masih sumir, selain informasi luas 888 Ha dan nilai investasi Rp18 triliun.

Menurutnya, jika ingin serius, berbagai rencana ini sepatutnya dibuka bagi publik.

Yanuar mengatakan pembangunan fisik saja tak akan pernah cukup untuk visi sebesar pusat inovasi. Tanpa adanya kejelasan rencana dan ekosistem yang mendukung, bukan tak mungkin pembangunan Bukit Algoritma hanya akan mengulangi nasib malang yang menimpa banyak proyek pemerintah--mangkrak juga terbengkalai.

“Saya sangat khawatir Bukit Algoritma di Sukabumi ini mangkrak. Semoga saya salah. Semoga ketakutan saya tidak beralasan karena ini tidak bisa sekedar membangun bangunan atau infrastruktur,” ucap Yanuar.

Baca juga artikel terkait SILICON VALLEY atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Teknologi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
DarkLight