Menuju konten utama

RI Bangun Fasilitas Uji Kendaraan, Nilai Proyek Capai Rp1,74 T

Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan proyek KPBU Pengembangan proving ground BPLJSKB di Bekasi, Jawa Barat. Nilai proyek ini mencapai Rp1,74 triliun.

RI Bangun Fasilitas Uji Kendaraan, Nilai Proyek Capai Rp1,74 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan seusai penandatanganan perjanjian kerjasama di Jakarta, Senin (31/10/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat. Nilai investasi proyek ini mencapai Rp1,74 triliun.

"Proyek BPLJSKB Bekasi ada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan nilai proyek Rp1,74 triliun, dengan Internal Rate of Return (IRR) pada level 11 persen," ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Sri Mulyani melanjutkan, pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP) yang diberikan pemerintah kepada proyek pengembangan proving ground fasilitas uji kendaraan ini mencapai Rp341 miliar per tahun.

Availability payment adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Sri Mulyani berharap pelaksanaan proyek tersebut bisa bermanfaat bagi perekonomian nasional dan perekonomian di Bekasi yang menjadi lokasi proyek.

Selain itu, proyek BPLJSKB Bekasi juga diharapkan bisa meningkatkan aktivitas dalam mendukung industri otomotif Indonesia agar mampu menembus pasar internasional dan memberikan jaminan keselamatan di dalam negeri, dengan standar-standar otomotif yang memang sudah dilakukan baik pada level regional, ASEAN maupun internasional.

Sri Mulyani mengaku senang lantaran proyek itu tidak hanya sekadar membangun proyek, namun turut membangun sebuah sistem untuk menjadi salah satu ikon yang akan mampu mendukung industri otomotif semakin kompetitif dan dikenal di seluruh dunia.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) pun diharapkan tetap menjaga agar seluruh penjaminan dan seluruh proyek tersebut berjalan sesuai jadwal serta tata kelola yang baik, sehingga pada akhirnya bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun, yaitu pada 2024.

"Bahkan untuk tahun depan dalam waktu satu tahun Pak Menteri Perhubungan mengharapkan sudah ada piloting untuk bisa dilihat hasilnya yang bisa memberi keyakinan seterusnya untuk penyelesaian proyek," tandasnya.

Baca juga artikel terkait FASILITAS UJI KENDARAAN

tirto.id - Ekonomi
Sumber: Antara
Editor: Anggun P Situmorang