tirto.id -
Menurut Andreas sebenarnya rekonsiliasi sudah terjadi dan setelah persidangan di MK pun terjadi dengan sendirinya. Sehinnga menurutnya, pemerintah ke depan juga membutuhkan kekuatan penyeimbang dari oposisi.
"Menurut saya perlu ada kekuatan politik penyeimbang, karena tidak selalu semua [partai politik] harus ada di pemerintahan. Kalau gitu siapa jadi partai penyeimbang di luar," ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamin (20/6/2019).
Ia menambahkan, Partai PDI Perjuangan saja konsisten selama 10 tahun menjadi partai yang berada di luar pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami merasakan betul jadi partai di luar pemerintahan itu penting, itu juga penting buat edukasi politik ke masyarakat," ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu juga mengatakan, seluruh partai yang berada di dalam kubu capres-cawapres 01 maupun 02 harus konsisten dengan sikap partai koalisinya. Sebab, partai politik memiliki koalisinya masing-masing.
"Kalau tidak, masyarakat akan berpikir hanya demi kekuasaan [oposisi bergabung dengan pemerintah], tidak sesuai dengan pemikiran sebelumnya. Itu tidak bagus juga untuk pembelajaran politik. Apa artinya selama kampanye kita [partai politik] berbeda pendapat, kemudian hanya karena kekuasaan beda [dari sikap awal]," ucapnya.
Sehinnga menurutnya, adanya pertentangan antara kubu pemerintah dengan oposisi itu penting.
"Kita kan dukung demokrasi, beda pendapat itu penting, " pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan rekonsiliasi merupakan sebuah solusi saling menguntungkan atau win-win solution untuk kembali mempersatukan bangsa usai putusan sidang sengketa Pilpres 2019.
Rekonsiliasi yang dimaksud Mahfud adalah berbagi kekuasaan antara calon presiden yang menang dengan calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
