Menuju konten utama

Rencana Pendirian Bursa Sawit, Ekonom: Harus Independent

Ekonom menilai pendirian bursa sawit perlu diperkuat dengan infrastruktur, Independent dalam pengelolaannya, serta pembuatan regulasi yang jelas.

Rencana Pendirian Bursa Sawit, Ekonom: Harus Independent
Pekerja melintas di depan tumpukan kelapa sawit di Desa Mulieng Manyang, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Aceh, Rabu (3/11/2021). ANTARA FOTO/Rahmad/hp.

tirto.id - Kementerian Perdagangan tengah menyusun rencana untuk mendirikan bursa sawit. Hal itu dilakukan agar Indonesia bisa memiliki harga acuan sendiri.

Executive Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai rencana tersebut berdampak pada posisi Indonesia lebih kuat dalam tawar harga. Tidak hanya itu, pembentukan bursa juga dinilai dapat memperlihatkan tanah air sebagai produsen sawit terbesar di dunia.

“Saya pikir pendirian bursa sawit di Indonesia akan sangat efektif karena, posisi Indonesia akan lebih kuat dalam posisi tawar harga dan hal ini juga mencerminkan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia,” tutur Ahmad ketika dihubungi Tirto, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan dengan adanya bursa bisa menentukan harga yang lebih baik. Kebijakan pemenuhan domestik, baik industri, biofuel dan kebutuhan domestik lainnya akan mempengaruhi harga acuan itu sendiri.

Bursa sawit juga dipengaruhi oleh tingginya konsumen dari dalam negeri. Kebutuhan masyarakat akan kelapa sawit sebagai bahan komoditas minyak goreng sangat tinggi.

Tidak seperti negara tetangga Malaysia yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat berbeda dan secara geografis lebih kecil dari Indonesia. Kebutuhan konsumen di negara Malaysia akan kelapa sawit jauh berbeda.

Sementara itu, Ahmad menjelaskan adanya pembuatan bursa sawit ini kebijakan dalam penentuan harga sawit nantinya akan sangat sensitif. Karena berlaku untuk negara luar maupun domestik.

"Mengapa? Karena pemerintah di dalam negeri pastinya akan sangat berhati-hati dalam menentukan harga kelapa sawit," bebernya.

Dia menegaskan, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan harga sawit. Sebab, ketika penentuan diputuskan untuk memiliki harga tinggi, maka acuan yang ditawarkan akan sangat tinggi.

"Pemerintah saya harap bijak dalam penentuan harga sawit ketika Indonesia nanti bursa sawitnya sudah jadi dan Indonesia sudah bisa menentukan harga sawit itu sendiri. Soalnya, ketika pemerintah katakanlah memberikan harga yang tinggi untuk sawit, lalu juga sewaktu-waktu misal, Indonesia menurunkan harga sawit dengan tajam. Hal tersebut jangan sampai dilakukan karena akan meresahkan negara luar dan domestik,” ujar Ahmad.

Dihubungi terpisah, Vice Director INDEF, Eko Listyanto mengatakan, adanya rencana tersebut dipastikan bursa sawit Indonesia akan sangat hidup dan ramai. Dia memprediksi nilainya akan semakin besar untuk menjadi acuan harga sawit.

Eko menjelaskan pendirian bursa sawit perlu diperkuat dengan infrastruktur yang memadai. Dia juga berharap pemerintah independent dalam pengelolaannya, serta pembuatan regulasi yang jelas.

“Pendirian bursa sawit harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai, independent dalam pengelolaannya, serta pembuatan aturan yang jelas agar terbukti dan ditegakkan kredibilitasnya,” ucap Eko.

Eko juga memproyeksi transkasi bursa sawit akan sangat ramai. Hal ini mencerminkan adanya permintaan dan supply yang besar di pasar.

Tetapi dia menjelaskan ada dampak buruk jika bursa sawit tidak berjalan sangat efektif. Hal ini akan berpengaruh kepada kredibilitas kinerja pemerintah.

“Negatifnya, seandainya bursa sawit ini tidak efektif, maka kinerja pemerintah Indonesia akan dipertanyakan kredibilitasnya oleh para stakeholders dari luar negara maupun domestik,” pungkas Eko.

Baca juga artikel terkait BURSA SAWIT atau tulisan lainnya dari Hanif Reyhan Ghifari

tirto.id - Bisnis
Reporter: Hanif Reyhan Ghifari
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin