tirto.id - Rencana akuisisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pelabuhan Ratu milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) oleh PT Bukit Asam (PT BA) mendapat sorotan. Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menuturkan, besarnya nilai akuisisi tersebut akan memberatkan keuangan dari Bukit Asam.
Diketahui nilai akuisisi saat ini jumlahnya mencapai 800 juta dolar AS. Jika dengan asumsi menggunakan kurs dolar Rp15.500/dolar AS, maka nilai transaksi setara dengan Rp12,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 55 persen modal PT BA yaitu Rp22,7 triliun jika mengacu kepada laporan keuangan semester I-2022.
"Hal ini akan berdampak terhadap penurunan pembagian dividen PT BA kepada investor sehingga berdampak negatif terhadap harga saham PT BA di bursa," jelas Mamit dalam keterangan tertulisnya kepada Tirto, Senin (1/11/2022).
Menurut Mamit, potensi akuisisi ini akan didanai oleh kas PT BA dengan sangat besar sekali. Mengingat saat ini lembaga pembiayaan lebih tertarik untuk memberikan pinjaman kepada pekerjaan yang mengarah ke green energy dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Meskipun akuisisi ini dalam rangka mempercepat pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu, tapi tetap pada prinsipnya akuisisi ini adalah ke arah energi fosil dalam hal ini batu bara. Akan sulit untuk mendapatkan pinjaman bagi PT BA terkait dengan rencana ini," urai dia.
Dia pun berharap di tengah sedang bagusnya kinerja keuangan PT BA karena naiknya harga komoditas batu bara, akan langsung anjlok karena ambisi yang tidak sesuai dengan core bisnis dari PT BA sebagai produsen batu bara, bukan pemain di pembangkit listrik.
"Karena sesuatu yang bukan bidangnya kemudian dipaksa dilakukan, maka pasar menilai negatif dan investor akan lari sehingga keuangan PT BA akan terganggu. Hal bisa mengganggu kinerja operasional PT BA dalam meningkatkan produksi batubara ditengah durian runtuh tingginya harga batubara saat ini," ujar Mamit.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury menyatakan, upaya transisi energi di Indonesia salah satunya dilakukan dengan mempercepat transisi energi, dari penggunaan bahan bakar berbasis hidrokarbon menjadi bahan bakar berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
Komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi energi dilakukan tidak hanya dengan membahas dan mendiskusikan persoalan transisi energi, melainkan juga dengan melakukan aksi nyata yang melibatkan perusahaan milik negara.
“Dalam skema percepatan pengakhiran PLTU, salah satu yang sedang kami eksplor adalah kerja sama PTBA dan PLN sebagai dua pemain energi. Nanti akan kami lihat opsi, bagaimana jika Bukit Asam masuk jadi investor mengambil alih PLTU milik PLN,” tuturnya dalam diskusi jelang SOE International Conference di Bali, Minggu malam (16/10/2022).
Selanjutnya, kata Pahala, PLTU yang telah diambil alih Bukit Asam tersebut akan dikurangi masa aktifnya, dengan melibatkan skema pendanaan (green financing) seperti yang dijalankan oleh negara-negara Barat dalam program pengurangan batu bara (coal phase-down).
Pada prinsipnya, skema tersebut akan melibatkan pihak ketiga di luar PLN dan Bukit Asam, yakni investor, yang akan menyediakan pendanaan bagi Bukit Asam untuk mengakuisisi PLTU, tetapi dengan kewajiban pengurangan emisi karbondioksida melalui pemangkasan umur pakai.
“Misalnya setiap tahun ada 7-9 juta ton emisi CO2 yang bisa dikurangi (dari PLTU). Kalau bisa dilakukan pengakhiran 10 tahun lebih awal, diharapkan bisa turunkan emisi total selama 10 tahun itu (setara 70-90 juta ton emisi CO2),” lanjut Pahala.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
