Menuju konten utama
Pandemi COVID-19

Rekor COVID-19 Indonesia: Capai 2 Juta Kasus & RS di Ambang Kolaps

Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 2 juta dan pasien dalam perawatan terus bertambah. RS terancam kolaps bila tak ada tindakan konkret.

Rekor COVID-19 Indonesia: Capai 2 Juta Kasus & RS di Ambang Kolaps
Pasien COVID-19 bersiap memasuki bus sekolah untuk menuju Rumah Sakit Darurat Covid (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran di Puskesmas Menteng, Jakarta, Minggu (20/6/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

tirto.id - Layanan kesehatan terancam kolaps di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus membumbung tinggi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 makin menipis terutama di Pulau Jawa.

Data Satgas COVID-19 pada Senin, 21 Juni 2021, penambahan kasus baru COVID-19 tembus rekor tertinggi sejak pandemi, yaitu sebanyak 14.536 pasien, sehingga total mencapai 2.004.445. Tak hanya itu, kasus aktif atau pasien COVID-19 yang belum sembuh dan membutuhkan perawatan atau isolasi bertambah menjadi 147.728, sehingga berimbas pada BOR rumah sakit.

Berdasarkan data Kemenkes [PDF] per 20 Juni 2021 pukul 13.00 WIB, ada empat provinsi yang memiliki BOR 80% ke atas, yakni Jawa Tengah 82%; Jawa Barat 84%; Banten 80%; dan DKI Jakarta 86%. Sedangkan jika dilihat lebih detail lagi total ada 52 kabupaten/kota yang memiliki BOR 80 persen ke atas. Bahkan 24 di antaranya sudah mencapai 90 hingga 100 persen.

Ke-24 kabupaten/kota itu 10 di antaranya ada di Provinsi Jawa Tengah, yakni Rembang yang memiliki keterisian tempat tidur COVID-19 100%; Kota Semarang 93%; Grobogan 94%; Demak 91%; Pati 96%; Kendal 94%; Kabupaten Semarang 90%; Kota Salatiga 91%; Sragen 92%; dan Jepara 92%.

Kemudian di Jawa Barat ada delapan kabupaten/kota, yakni Karawang 91%; Purwakarta 95%; Kota Cimahi 92%; Bandung Barat 90%; Kabupaten Bandung 96%; Kota Tasikmalaya 90%; Kabupaten Tasikmalaya 100% dan Majalengka 96%.

Sementara di DKI Jakarta yakni Kota Jakarta Barat 90% dan Kota Jakarta Pusat 92%. Lalu, DI Yogyakarta yakni di Kabupaten Gunung Kidul 90%.

Sedangkan yang di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dengan BOR 97%; Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 91%; dan Kabupaten Teluk Wondama di Papua Barat dengan BOR 100%.

Kondisi BOR yang terus meningkat dan hampir penuh ini juga diamini oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma dalam temu media daring bertajuk “Kesiapan Rumah Sakit (RS) pada Lonjakan Covid-19 Gelombang Kedua di Indonesia,” Minggu (20/6/2021).

“Banyak edaran dan informasi di masyarakat bahwa RS sudah penuh di Surabaya, Bandung dan di mana-mana provinisi yang melaporkan kepada kami, sebetulnya sama bahwa lonjakan kapasitas tempat tidur makin meningkat,” kata Lia.

Injak Rem, Lakukan PSBB

Oleh karena itu, Persi kemudian memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya dengan mulai penuhnya rumah sakit agar dilakukan upaya integrasi agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Upaya itu dapat dilakukan dengan memperbanyak fasilitas isolasi mandiri dan mengoptimalkan puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya bagi pasien gejala ringan agar dapat mengurangi beban rumah sakit.

Selain itu, kata dia, dari sisi hulu, Persi juga merekomendasikan agar pemerintah segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah zona merah dan oranye.

Desakan yang sama juga diungkapkan Masdalina Pane, Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Langkah cepat yang dapat dilakukan dalam situasi saat ini untuk mencegah agar layanan kesehatan tidak kolaps adalah dengan melakukan triase atau seleksi pasien COVID-19.

Pasien COVID-19 yang bisa dirawat di rumah sakit hanya mereka yang memiliki gejala sedang hingga berat yang berpotensi mengalami pemburukan. Maka konsekuensinya penyediaan tempat isolasi terpusat bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan perlu dijamin.

Sehingga penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit hanya perlu yang ICU dan HCU. Disertai penambahan tenaga kesehatan. Setelah itu intervensi komunitas dilakukan dengan memberlakukan PSBB, kata Masdalina.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka penularan akan terus terjadi, dan penularan yang terjadi tanpa adanya intervensi berupa tracing yang ketat, akan tidak diketahui kapan puncak dan berakhirnya lonjakan kasus. Menurut Masdalina, lonjakan saat ini disebabkan oleh penularan alamiah karena intervensi tracing dan testing kurang memadai.

“Akibat pertama maka faskes kita kolaps tidak sekadar faskes, tapi juga nakesnya karena kasus bertambah dan tempat tidur dan nakes sulit untuk ditambah,” kata Masdalina kepada reporter Tirto melalui sambungan telpon, Senin (21/6/2021).

Pandemic Talks, sebuah inisiatif yang didirikan untuk mengisi gap informasi ke masyarakat terkait COVID-19 juga menyuarakan agar pemerintah segera menginjak “rem darurat” untuk mencegah lonjakan yang lebih buruk.

Muhammad Kamil, doktor di bidang bedah saraf yang mengelola Pandemic Talks berkata, kondisi saat ini lebih buruk dari periode puncak Januari-Februari 2021 lalu saat sistem kesehatan di beberapa kota kolaps. Sebab saat ini malah hampir semua kota/kabupaten di Jawa mengalami kondisi itu.

Menurut Kamil, pemerintah adalah satu-satunya yang memiliki kuasa untuk membuat intervensi yang masif dan kolektif untuk mencegah kondisi saat ini terus terjadi atau malah bisa semakin buruk ke depan.

“Kami menilai satu hal yang paling urgent dilakukan adalah memutus penularan dengan meminimalisir mobilitas warga, sebisa mungkin tidak bergerak. Mungkin bisa kami sebut rem,” kata Kamil kepada reporter Tirto, Senin kemarin.

Upaya Mencegah RS Kolaps

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencegah kolapsnya rumah sakit. Kemenkes, kata dia, terus mendorong sejumlah rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur pasien COVID-19 dengan melakukan konversi tempat tidur non-COVID-19.

Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran nomor YR.03.03/III/2044/2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada 17 Juni 2021. Surat yang ditujukan ke seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta seluruh direktur rumah sakit itu meminta agar bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID-19.

Pada Intinya mereka diminta menjamin dan menjaga persediaan oksigen selama tiga bulan ke depan. Selain itu, upaya lain agar layanan kesehatan tidak kolaps, Nadia melalui pesan singkat, Senin, bilang Kemenkes akan melakukan “penguatan di hulu tetap menjaga prokes dan tes sedini mungkin untuk menemukan kasus dini dan ditangani sehingga tidak jadi kasus berat yang harus ke RS.”

Sementara itu, di Jawa Tengah yang merupakan provinisi dengan kabupaten/kota paling banyak tingkat keterisian tempat tidur COVID-19, terus diupayakan untuk melakukan penambahan.

“Penambahan tempat tidur di Jateng sudah berjalan, dan tadi dalam rapat dengan Kemenkes disebutkan bahwa penambahan tempat tidur isolasi di Jateng tertinggi, mencapai 40 persen. Sekitar 3.000-an tempat tidur yang berhasil ditambah," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui keterangan pers, Senin (21/6/2021).

Termasuk langkah antisipatif lain yakni pembuatan rumah sakit darurat. Ganjar mengatakan, ada daerah yang telah mengusulkan skenario rumah sakit darurat dan untuk penanganan COVID-19 di sana.

“Kami minta disiapkan dan dihitung betul, kami akan dukung. Saya minta kalkulasi untuk penyiapan SDM nakesnya, peralatannya dan lainnya. Saat ini, rumah sakit darurat yang sudah ada di Solo, dan yang baru mengusulkan dari Banyumas," katanya.

Baca juga artikel terkait UPDATE COVID-19 INDONESIA atau tulisan lainnya dari Irwan Syambudi

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Abdul Aziz