Rekomendasi Komisi XI DPR untuk Presiden Jokowi Susun APBN 2019

Oleh: Shintaloka Pradita Sicca - 16 Agustus 2018
Dibaca Normal 1 menit
Pemerintah diminta rasional menekan belanja-belanja impor yang akan mempengaruhi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
tirto.id - Komisi XI DPR-RI merekomendasikan beberapa hal untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun APBN 2019. Anggota Komisi XI DPR-RI Johnny G. Plate mengatakan struktur APBN 2019 harus dapat melanjutkan komitmen Jokowi terkait pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Sejalan dengan pembangunan fisik, pemerintah juga harus fokus dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju generasi lebih berdaya saing global.

"Tetap tekankan APBN 2019 pada pembangunan SDM dan tetap lanjutkan pembangunan belanja modal untuk infrastruktur," ujar Johnny di Kompleks DPR-RI Jakarta pada Kamis (16/8/2018).

Namun, pemerinah harus selektif dalam pembangunan infrastruktur. Johnny menjelaskan, jangan sampai visi baik pembangunan infrastruktur, justru membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) semakin membengkak karena bahan baku banyak berasal dari impor.

"Rasional saja menekan belanja-belanja impor yang akan mempengaruhi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Harus diperhatikan kembali," ujarnya.

Implementasi ini, misalnya, proyek Pertamina atau PLN yang memiliki komponen impor tinggi dan dapat ditunda. Proyek itu dapat ditunda untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS.

Johnny juga mengatakan bahwa tantangan ekonomi 2019 masih dipenuhi sentimen eksternal. Dengan begitu, struktur APBN 2019 harus disusun untuk bisa mengantisipasi dampak dari sentimen dari gejolak ekonomi global.

"Pasti tekanan kali ini di situasi seperti perang dagang, dimana tekanan eksternal begitu besar," ujarnya.
Karenanya, untuk menghadapi itu, Presiden Jokowi harus mengantisipasi dengan kesiapan SDM yang tangguh.

"Bukan baru sekarang tekanannya. Tapi, tiap tahun ada tekanan. Kebetulan tahun politik juga, jadi pembangunan manusia dalam rangka demokrasi lebih baik harus diprioritaskan," ujarnya.

Dalam pidato kenegaraannya hari ini, Jokowi mengatakan Indonesia sudah masuk negara dengan pembangunan manusia berkategori tinggi atau "high human development" karena kualitas kehidupan manusia terus membaik.

"Kualitas kehidupan manusia Indonesia empat tahun terakhir terus membaik. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017," kata Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Presiden mengatakan, pemerintah telah berupaya melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar yang pada 2017 sudah mencapai 20 juta peserta didik serta penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

Presiden Jokowi memberikan pidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2018. Hadir pada Sidang tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pejabat negara, menteri Kabinet Kerja, perwakilan negara-negara sahabat, Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dan Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, serta mantan wakil presiden Try Sutrisno dan Boediono.


Baca juga artikel terkait SIDANG TAHUNAN MPR atau tulisan menarik lainnya Shintaloka Pradita Sicca
(tirto.id - Politik)

Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
DarkLight