Menuju konten utama

Rekam Jejak PAN di Koalisi: Berdalih Kritis Tapi Oportunis

PAN mungkin akan mengulang apa yang terjadi di 2014: awalnya lawan Jokowi, lalu masuk koalisi.

Rekam Jejak PAN di Koalisi: Berdalih Kritis Tapi Oportunis
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan keterangan jelang pelaksanaan pilkada serentak di Ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

tirto.id - Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang merapat ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin--pemenang Pilpres 2019 berdasarkan hasil hitung cepat. Peluang ini dinyatakan Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan hanya satu minggu setelah hari pemilihan.

"Yang jelas kami, kan, akan melihat posisi kami lagi, ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya, jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019) kemarin.

Situasi ini mirip seperti tahun 2014. Ketika itu PAN mengusung Hatta Rajasa. Ia bersanding dengan Prabowo dan kalah dari Jokowi-Jusuf Kalla dengan selisih enam persen (Jokowi-JK 53,13 persen, Prabowo-Hatta 46,85 persen). Saat penghitungan hampir selesai dan hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi-JK, kader PAN segera mengakui keunggulan tersebut.

Putra Amien Rais, Hanafi Rais, bahkan mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK.

"Sebagai generasi muda PAN, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu lima tahun mendatang," kata Hanafi, dikutip dari Liputan6.

Hatta Rajasa juga melakukan hal serupa. Hatta tidak mendampingi Prabowo ketika dia menyatakan sikap resmi menolak hasil pilpres.

Ketua DPP PAN kala itu, Bima Arya, mengatakan Hatta melakukan itu karena ia menghormati semua keputusan KPU.

Setahun kemudian, tepatnya pada September 2015, PAN benar-benar merapat ke koalisi Jokowi-JK.

Waketum PAN, Didik Junaedi Rachbini, mengklaim keputusan gabung ke koalisi Jokowi-JK sudah atas restu Amien Rais, dedengkot partai. Ia bilang Amien setuju karena PAN akan mengambil peran memperbaiki masalah Indonesia, termasuk di sektor ekonomi. "Kami punya argumennya," katanya, mengutip Detik.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan gabung ke koalisi bersama Jokowi. Mengutip BBC, ketika itu dia bilang tak mengincar jabatan apa-apa.

"Kita sama sekali tidak membicarakan soal kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli.

Namun kita semua tahu kader PAN Asman Abnur akhirnya dipilih menjadi MenPAN-RB. Satu posisi menteri berhasil PAN dapatkan setelah mendukung Jokowi-JK.

PAN mulai melancarkan kritik kepada pemerintah secara terbuka setidaknya sejak 2017. Pada Juli 2017, mereka jadi satu-satunya partai koalisi yang menentang opsi presidential treshold 20 persen. Mereka bahkan melakukan walkout saat Rapat Paripurna. Mereka menawarkan angka 10 sampai 15 persen saja.

PAN juga jadi satu-satunya partai yang beda suara soal Perppu Ormas.

Eddy Soeparno, Sekjen PAN, saat itu mengatakan partainya mengkritik pemerintah dan berseberangan dengan koalisi dengan alasan jelas: bahwa meski ada di satu gerbong, PAN tetap menjadi mitra kritis pemerintah.

"Jika dalam satu atau dua kesempatan kita berbeda pandangan, jangan langsung diartikan sebagai 'berseberangan'. Kami adalah mitra yang loyal dan berkomitmen, namun juga kritis dan obyektif dalam menyampaikan pandangan kami," ujarnya.

Namun toh akhirnya PAN keluar dari koalisi dan memilih mendukung Prabowo. Bersamaan dengan itu Asman juga dicopot dari jabatan menteri pada Agustus 2018. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Asman memang diganti karena PAN memilih berkongsi dengan koalisi Prabowo, bukan karena kinerjanya buruk.

Ketika hasil hitung cepat sebagian lembaga survei (lagi-lagi) menunjukkan kekalahan Prabowo-Sandiaga, PAN kembali menunjukkan gelagat meninggalkan Prabowo.

Oportunis

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan PAN memang cenderung oportunis (ambil untung tanpa berpegang pada prinsip tertentu).

Ia melihat hampir pasti PAN akan kembali merapat ke Jokowi karena itulah satu-satunya cara untuk meraih untung. Bergabung dengan Jokowi juga mungkin jadi bagian dari strategi menghadapi Pilpres 2024.

"Pasti akan kering kalau dia tetap di pihak Prabowo dan oposisi," kata Ujang kepada reporter Tirto, Jumat (26/4/2019). "Makanya untuk mengejar kekuatan di 2024 PAN harus bergabung dan mendapat posisi strategis di kabinet Jokowi-Ma'ruf."

Terkait adanya Amien Rais yang mati-matian menolak Jokowi-Ma'ruf, Ujang merasa itu bukan halangan besar. Meski Amien memegang peran penting sebagai Dewan Kehormatan, tetapi kader langsung di PAN yang tetap mengambil keputusan.

Selain itu faktanya Amien juga pernah 'melunak' pada 2014.

"Semua tergantung kader partai, bukan lagi Amien Rais. Tetap kemungkinan besar PAN akan beralih dukungan," tegasnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Politik
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino