REI: Perlu Kelonggaran bagi Swasta Bangun Proyek di Ibu Kota Baru

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 16 Mei 2019
Dibaca Normal 1 menit
Real Estate Indonesia meminta kelonggaran kepada pemerintah dalam proses pembangunan di Ibu Kota Baru, terutama pengadaan tanah.
tirto.id - Ketua Real Estate Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata meminta agar pemerintah memberikan kelonggaran kepada swasta dalam bentuk pengkhususan tanah yang dapat digunakan.

Bappenas menargetkan pembangunan Ibu Kota baru pada 2021 dan selesai pada 2024. Saat calon lokasi Ibu Kota baru sudah mulai dibahas.

"Jadi swasta tidak perlu menggunakan waktunya bernegosiasi mengenai tanah. Ini merupakan bagian dari pemerintah memberi keleluasaan kepada swasta," kata Soelaeman kepada wartawan usai diskusi bertajuk 'Membangun Ibu Kota Masa Depan" di gedung Bappenas, Kamis (16/5/2019).


Menurut dia, proses ini penting agar dalam proses pengelolaan tidak terhambat dalam negosiasi dan proses pembelian tanah.

"Tidak perlu lagi bernegosiasi dan membeli tanah begitu lama, kami harap semua tanah sudah di-secure oleh pemerintah," tambah Soelaeman.

Ia juga meminta kemudahan perizinan bagi swasta yang akan mengusahakan pembangunan di wilayah Ibu Kota baru.

Dalam perencanaan Bappenas, swasta nantinya akan diberikan peran untuk membangun fasilitas pendukung di Ibu Kota baru. Mulai dari perumahan, fasilitas pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, hingga kesehatan.

Untuk perumahan, REI memperkirakan akan ada 400 ribu kepala keluarga baru. Jumlah uang yang dibutuhkan mencapai Rp350 Triliun.

Soelaeman juga mengatakan bila perumahan ini dapat dikerjakan oleh swasta, maka ia memastikan hal ini tak menjadi beban bagi pemerintah. Sebab swasta, katanya, yang menanggung biaya pembangunannya.

"Sumber dana di swasta tidak dari pemerintah tapi komersial. Kami kan ada equity dan bisa dari perbankan," ucap Soelaeman.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan ini nantinya terbuka untuk swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, pembangunan ini dipastikan tak hanya dikerjakan swasta.

Bambang pun juga sepakat, pembangunan di Ibu Kota Baru bagian dari skelam investasi.

"Dari Rp350 triliun itu terbuka peluang buat swasta dan BUMN. Itu bukan cost jadinya. Itu investasi," ucap Bambang usai diskusi kepada wartawan.


Baca juga artikel terkait IBU KOTA atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali