Seri Huru-Hara 1965

Ramai-Ramai Tak Mengakui G30S pada 3 Oktober 1965

ilustrasi seri huru hara 3 oktober. tirto.id/Lugas
Oleh: Petrik Matanasi - 3 Oktober 2018
Dibaca Normal 2 menit
Beberapa pejabat menyangkal soal keterlibatannya dalam Dewan Revolusi dan tetap berdiri di belakang Presiden Sukarno.
tirto.id - Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) adalah angkatan paling sial setelah 30 September 1965. Ketika ada pihak-pihak yang meragukan kesetiaan AURI kepada Presiden Sukarno, maka Sukarno sebaliknya. “Itu anak lanangku,” katanya, agar semua tahu AURI itu ibarat anak laki-laki yang bisa diandalkan.

Hingga kini AURI rawan kena serang jika terkait isu G30S. Selain karena Pahlawan Revolusi terbunuh di Lubang Buaya yang tak jauh dari kompleks pangkalan udara Halim Perdana Kusumah, D.N. Aidit yang nebeng pesawat AURI ke Yogyakarta juga jadi bahan untuk menyudutkan institusi pertahanan udara ini.

Sebagai anak lanang, AURI pernah dibela Sukarno dalam sebuah pengumuman.

“Saudara-saudara sekalian. Berhubung dengan beberapa kesalah-pahaman yang dapat menimbulkan pertentangan tentara antara pihak-pihak dalam Angkatan Bersenjata, dan menghilangkan keraguraguan masyarakat, dan untuk membina kesatuan dan persatuan nasional yang lebih kokoh dalam rangka perjuangan dwikora dengan ini saya sebagai Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi mengumumkan bahwa: 1. Tuduhan terhadap AURI tentang tersangkutnya dalam Gerakan 30 September ini adalah tidak benar; 2. Kepergian saya ke Pangkalan Udara Halim, pada tanggal 1 Oktober pagi-pagi adalah atas kehendak saya sendiri, karena saya berpendapat bahwa tempat yang terbaik bagiku adalah tempat dekat dengan kapal udara, yang dapat mengangkut saya tiap saat ke tempat lain kalau terjadi suatu yang tidak diharap; 3. Kita harus tetap waspada jangan sampai AURI dan Angkatan Darat dapat diadu-dombakan sehingga pihak nekolim dan pihak lain akan dapat keuntungannya,” kata Sukarno, seperti dikutip buku Kronik ’65 (2017: 307).

Dari pihak AURI sendiri, lewat Surat Pernyataan Nomor 5/207/65 lewat RRI, Laksamana Madya Omar Dani selaku Menpangau menyebut bahwa AURI tidak ada sangkut pautnya dengan G30S. Selain itu, AURI berdiri mendukung pembersihan unsur G30S.


PKI Mulai Tertuduh

Tak hanya AURI, Kronik ’65 (hlm. 300-323) menyebut, pada 3 Oktober 1965, tepat hari ini 53 tahun lalu, angkatan lain juga mengeluarkan pernyataan sikap dalam situasi kacau setelah 30 September 1965. Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), lewat Deputi I Menpangal, Laksamana Madya Moeljadi, dengan atas nama Menpangal, mengeluarkan pernyataan sikap: ALRI tetap loyal kepada Presiden Sukarno dan siap sedia menerima komando dari Presiden.

Sementara itu, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) memberi pernyataan bahwa perwira polisi yang ada dalam daftar Dewan Revolusi adalah tidak benar. Kepolisian siap menunggu perintah dari Mayor Jenderal Soeharto. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Sutjipto Joedodihardjo juga membantah dan tidak tahu apa-apa soal namanya tercantum dalam Dewan Jenderal.

Departemen-departemen juga tidak ketinggalan. Departemen Urusan Perhubungan bersama alim ulama hanya mengakui kepemimpinan Presiden Sukarno dan menyatakan bahwa Gerakan 30 September dan Dewan Revolusinya adalah gerakan kontra-revolusioner.

Departemen Pekerjaan Umum (Bina Marga) juga menyatakan hal sama, tidak mengakui G30S dan tetap setia kepada Presiden Sukarno.

Sementara Departemen Perindustrian Dasar merilis Surat Pernyataan nomor 223/M/Perdas/65 yang mengimbau agar semua tugas dilaksanakan seperti biasa dan tetap berdiri di belakang presiden.

Pada 3 Oktober 1965 itu pula, di Solo terjadi demonstrasi penolakan terhadap pendirian Dewan Revolusi. Bentrokan dengan orang-orang komunis juga terjadi. Buku Kronik ’65 (hlm. 302) mencatat, di Demak juga terjadi hal serupa.

Di Aceh sudah tersebar berita bahwa PKI adalah dalang G30S. Di hari itu juga, Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa, selaku Panglima Daerah Pertahanan A dan Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Papelrada) Aceh, lewat Surat Keputusan No.Kep/Papelrada-29/10/1965, membekukan semua kegiatan PKI.



Jenazah Jenderal Ditemukan

Setelah sulit untuk melaksanakan perintah Sukarno, karena terhalangi oleh Mayor Jenderal Soeharto pada hari-hari sebelumnya, Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra akhirnya menjalankan tugasnya sejak 3 Oktober 1965 selaku caretaker Menpangad. Di hari itu, Pranoto memberi pengumuman kepada jajaran Angkatan Darat. Mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira.

“TNI/Angkatan Darat sepenuhnya dan tanpa reserve setia dan patuh kepada Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan akan melaksanakan amanat beliau sebaik-baiknya,” kata Pranoto, seperti tercatat dalam Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra: dari RTM Boedi Oetomo sampai Nirbaya (2014: 192-193).

Selain itu, selaku caretaker Menpangad, Pranoto juga akan mendukung langkah-langkah daripada Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto dalam memulihkan keadaan Indonesia yang sedang kacau.

Nan jauh di Kedung Tambun, seperti dicatat pula dalam Kronik ’65 (hlm. 312), sebanyak 20 personil Batalyon 454 yang kabur dari Halim Perdanakusumah setelah diserbu RPKAD berhasil ditangkap pada pukul 14.15. Kemungkinan mereka hendak kabur ke Jawa tengah. Malamnya, Njono, salah satu pimpinan PKI Jakarta, juga berhasil ditangkap di Salemba, Jakarta. Waktu tertangkap, dia mengaku bernama Sugijono.

Jelang senja, sekitar pukul 17.15, lokasi jenazah para korban yang diculik dan terbunuh pada 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan satuan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Penemuan itu berkat informasi dari Agen Polisi Tingkat II Sukitman, yang ikut terculik tapi tak dihiraukan pasukan penculik.

Malamnya, sekitar pukul 22.00, Letnan Dua Sintong Panjaitan melaporkan kepada Letnan Satu Feisal Tanjung soal penemuan itu. Berhubung hari sudah malam serta belum siap untuk melakukan pengangkutan, malam itu jenazah belum bisa diapa-apakan di lokasi penemuan.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight