tirto.id - Pertanyaan ahli politik klasik “Apalah arti negara tanpa rakyat?” kini sedang mengalami sedikit perubahan di dalam kamus para pemimpin negara maju dunia: “Apalah arti negara tanpa rakyat dengan jumlah yang cukup di masa depan?”
Dalam pandangan konvensional para ahli demografi, yang salah satunya tertuang dalam Teori Transisi Demografi, sebuah negara membutuhkan tingkat kesuburan minimal dua anak per perempuan. Kurang dari dua, maka negara akan kesulitan untuk memenuhi target “replacement fertility” atau kondisi di mana kelahiran manusia-manusia baru cukup untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh manusia yang mati. Angka kelahiran harus cukup mengimbangi angka kematian.
Namun, evolusi kebudayaan, sosial, dan ekonomi membuat perubahan drastis tentang bagaimana penduduk dunia memandang fungsi reproduksinya. Kini hanya setengah dari 224 negara yang memiliki tingkat kesuburan sesuai “replacement fertility”. Menurut riset Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di tahun 2015 tingkat kesuburan global memang masih menyentuh angka 2,5 anak per perempuan. Namun jika disorot per kawasan, tingkat kesuburan di negara-negara maju sudah dalam tahap krisis.
Negara-negara di Eropa, terutama di bagian Barat dan Selatan, bersama-sama Asia Timur menjadi kawasan paling tak subur dengan tingkat kesuburan sebesar 1,6 anak per perempuan. Di tahun 2001, lebih dari setengah populasi penduduk di Eropa hidup di negara dengan tingkat kesuburan terendah di muka bumi. Hingga hampir dua dekade berjalan, kondisinya belum mencapai level yang menggembirakan—meskipun terlihat ada sedikit peningkatan.
Masih merujuk pada riset PBB, rata-rata tingkat kesuburan di Uni Eropa (dengan anggota berjumlah 28 negara) pada tahun 2014 mencapai 1,5 anak per perempuan dengan paling rendah di Portugal (1,2) dan tertinggi di Prancis (2,1). Sementara itu di negara non Uni Eropa bekas Uni Soviet di tahun 2015, Rusia mencatat tingkat kesuburan 1,78 anak per perempuan, sedangkan yang lebih rendah lagi di Belarus yakni 1,70 anak per perempuan dan Ukraina sebesar 1,50 anak per perempuan.
Kondisi serupa juga terjadi di dua negara maju yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi Asia: Jepang dan Korea Selatan. Jepang memiliki tingkat kesuburan 1,40 anak per perempuan pada 2015 lalu. Sementara di Korsel lebih parah lagi, dari angka 1,08 anak per perempuan di tahun 2005 hanya bergerak naik menjadi 1,24 di tahun 2015. Di bagian Asia lain Singapura dan Makau bahkan memiliki tingkat kesuburan lebih rendah sampai kurang dari 1 anak per perempuan. Taiwan, Hong Kong, masuk ke gerbong yang sama.
Indonesia, sebagai negara berkembang, berada dalam posisi seberang. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara ini tergolong memiliki pertumbuhan penduduk yang aman karena masih di atas dua anak per perempuan. Bahkan di era 1970-1975, tingkat kesuburan di Indonesia sempat mencapai angka 5,3 anak per perempuan. Di era itu, sebagaimana juga terjadi di tingkat global, orang-orang sedang merasakan berkah perbaikan kondisi ekonomi pasca-PD II, beranak banyak, hingga muncul istilah generasi “baby boomers.”
Di kurun waktu 1990-1995, tingkat kesuburan rakyat Indonesia turun drastis menjadi 2,9 anak per perempuan. Faktor utamanya adalah pemberlakuan program Keluarga Berencana (KB) yang membatasi pasangan untuk memiliki dua anak saja. Program ini berjalan sukses di bawah komando rezim Orde Baru sejak akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Setelah reformasi, angka kesuburannya masih relatif sama, yakni 2,5 anak per perempuan (2010-2015).
Demi Menjaga Stabilitas Ekonomi
Terawangan analis ekonomi dan sosiologi atas permasalahan ini tergolong sederhana. Ekonomi negara-negara maju yang sudah terlanjur kokoh akan berakhir sebagai kepingan peradaban saja jika tak ada generasi yang meneruskan—atau diharapkan bisa lebih memajukan. Mengutip prinsip pemerintah Rumania di era komunis dulu dan menjadi penyebab mengapa pajak bagi pasangan tanpa anak begitu tinggi:
“Kamu harus menyumbang sesuatu bagi negara. Jika bukan anak sebagai buruh masa depan, bisa diganti dengan uang.”
Tanpa adanya generasi baru yang menggantikan buruh di pabrik, perusahaan-perusahaan akan kolaps—kecuali mereka bisa memunculkan inovasi teknologi yang bisa menggantikan kerja buruh yang bersangkutan. Di Jerman misalnya, ekonomi yang kuat namun pertumbuhan penduduk rendah membuat pemerintahnya membuka pintu lebar bagi imigran. Faksi sayap kanan-jauh jelas membenci kebijakan tersebut. Namun tanpa imigran, Eropa dan AS akan kekurangan pekerja (kasar).
Persoalannya, di negara paling maju sekalipun, kerja-kerja “rendahan” akan selalu dibutuhkan. Sejumlah futuris alias pengamat masa depan pesimis jika kemajuan teknologi bisa menjadi jawaban untuk persoalan menghilangnya calon-calon pekerja. Sebab, satu hal yang pasti, tak semua bidang pekerjaan bisa digantikan oleh mesin.
Orang-orang di era 1960-an tak menyangka bahwa pertumbuhan penduduk dunia bisa anjlok drastis. Di masa itu, ketika rata-rata tingkat kesuburan mencapai 5 anak per perempuan, ada proyeksi bahwa dunia akan dipenuhi 16 miliar orang pada 2050. Namun, dengan kondisi seperti sekarang, proyeksi penduduk dunia pada 2050 besok hanya sekitar sembilan miliar. Itu pun jika tingkat kesuburan global tidak terus-menerus terjun bebas.
Apa yang akan benar-benar terjadi 50 atau 100 tahun ke depan tentu masih bersifat spekulatif. Profesor Sosiologi Universitas Maryland, AS, Philip N. Cohen, berkata pada Deseret News bahwa rendahnya tingkat kesuburan bisa membuat penurunan jumlah populasi yang akan berdampak buruk bagi ekonomi sebuah negara. Generasi selanjutnya akan dibebankan generasi tua yang tak produktif dengan jumlah yang makin melimpah.
Selain memandang populasi penduduk sebagai tenaga kerja, yang tidak boleh dilupakan juga, menurut direktur National Marriage Projet Brad Wilcox, adalah memandang mereka sebagai konsumen. Tanpa konsumen, kegiatan ekonomi otomatis terhambat. Penghasilan akan menurun, termasuk pemasukan pajak yang biasa dipakai untuk membayar pensiun pegawai negeri, biaya kesehatan, dan masih banyak lagi. Benar-benar lose-lose situation.
Bercintalah, Wahai Rakyatku!
Negara-negara dengan tingkat kelahiran super rendah sejak beberapa tahun lalu terus melahirkan inovasi dan kebijakan baru untuk menanggulangi persoalan laten ini. Vladimir Putin, misalnya. Penguasa Rusia itu sampai merasa perlu untuk memboyong grup terkenal Boyz II Men jelang perayaan Valentine pada tahun 2013 silam.
Tujuannya apa lagi jika bukan mendorong generasi muda dan pasangan suami istri di Rusia agar lebih giat bercinta di malam romantis tahunan itu. Harapannya, semakin sering bercinta, semakin besar peluang untuk meningkatkan angka kelahiran di Rusia.
Problem di Rusia khas, dan dialami juga di negara-negara Eropa Timur lain. Generasi mudanya cepat mati akibat menjalarnya penyakit HIV/AIDS dan terkungkung alkoholisme. Perempuan, di sisi lain, enggan memiliki anak. Persoalan demografi dinilai sangat mengancam hingga akhirnya pada 2007 lalu dideklarasikan Hari Penghamilan (Day of Conception) tiap tanggal 12 September. Di hari itu, rakyat Rusia dipersilakan fokus membikin anak. Hadiah bagi ibu yang melahirkan anaknya 9 bulan kemudian (12 Juni) adalah sebuah kulkas dari pemerintah.
Menciptakan hari khusus bagi laki-laki untuk membuahi pasangan perempuannya juga dilakukan pemerintah beberapa negara Asia. Singapura mendeklarasikan Malam Nasional (National Night) pada 9 Agustus 2012 dengan menggandeng Mentos. Lewat motto “biarkan patriotrisme mereka (laki-laki) meledak”, mereka mendorong pasangan muda untuk giat bercinta. Singapura dikabarkan menghabiskan uang hingga $1,6 miliar untuk berbagai program dalam mendorong orang untuk lebih sering bercinta.
Di Korsel, pemerintah setempat mendeklarasikan Hari Keluarga pada hari Rabu ketiga tiap bulannya. Mereka bertindak lebih jauh dari sekadar sosialisasi persuasif. Di Hari Keluarga, aliran listrik ke perumahan-perumahan dimatikan pada pukul 19.00 demi menciptakan suasana yang romantis bagi pasangan Korsel untuk bercinta. Pemerintah juga menyediakan anggaran untuk memberikan insentif dunia bagi pasangan yang memiliki lebih dari dua anak.
Di Hong Kong, ide memberikan uang bagi pasangan yang mau memiliki anak telah diwacanakan dan diperjuangankan sejak 2012 (meski akhirnya tak pernah direalisasikan). Ide ini sebenarnya meniru langkah Singapura di mana orang tua menerima insentif “bayi bonus” sebesar $4.400 untuk dua orang anak pertama dan $5.900 untuk anak ketiga dan keempat.
Rumania, sejak 1960-an, sengaja menciptakan regulasi yang membuat pasangan menikah hampir mustahil untuk bercerai. Pemerintah Rumania juga memberlakukan pajak hingga 20 persen bagi pasangan yang tak memiliki anak. Namun langkah ini tetap saja membuat tingkat kelahiran terasa pesimistis sebab hingga 2015 tingkat kesuburan rakyat Rumania hanya berkutat di angka 1,31 anak per perempuan.
Lebih lucu lagi langkah pemerintah Spanyol. Tingkat kesuburan di Negara Matador itu turun drastis di saat tingkat pengangguran justru meroket. Mereka pun menunjuk Edelmira Barreira sebagai Menteri Seks Spanyol. Tujuannya tak lain untuk mendorong generasi muda untuk lebih sering bercinta, dan akan lebih membanggakan lagi jika mau membesarkan anak. Berreira dipatok target yang lumayan tinggi, sebab tingkat kesuburan Spanyol menjadi salah satu yang terendah di antara negara maju lain.
“Kita punya banyak pekerjaan rumah ke depannya,” jelasnya sebagaimana dikutip koran Spanyol, Faro De Vigo.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Maulida Sri Handayani
