Raker KPK di Yogya Sambil Bersepeda, Firli: Kami Bukan Jalan-jalan

Reporter: - 29 Oktober 2021
Dibaca Normal 2 menit
Firli Bahuri mengklaim rombongan KPK ke Yogyakarta memilih menggunakan sarana transportasi yang ongkosnya paling murah.
tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah keberadaan ia dan pimpinan KPK lainnya di Yogyakarta pada 27-29 Oktober 2021 untuk jalan-jalan alias pelesir.

"Kami di Yogyakarta bukan jalan-jalan, tapi ada kegiatan yang harus diselesaikan," kata Firli saat ditemui seusai bersepeda bersama pimpinan dan pejabat KPK di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (29/10/2021) dilansir dari Antara.

Firli menuturkan raker di Yogyakarta perlu dilakukan untuk menyesuaikan kinerja KPK dengan UU KPK terbaru.

Melalui raker di Yogyakarta, menurut dia, jajaran pimpinan serta pejabat struktural menyusun dan mengevaluasi capaian kinerja KPK dua tahun terakhir mulai 2019 sampai 2021 termasuk merencanakan kinerja KPK dua tahun ke depan.

Selain mengevaluasi capaian kinerja, KPK juga berupaya melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran, termasuk membahas bagaimana penghitungan anggaran di masa mendatang.

Salah satu ciri organisasi yang ingin maju, ujar dia, ialah selalu berupaya melakukan evalausi agar ada perubahan ke arah yang lebih baik.

"Pak Alex (Alex Marwata) ini punya pengalaman periode keempat kemarin sekarang masuk periode kelima, sudah dua tahun tentu beliau yang bisa mengevaluasi bagaimana yang lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana ke depan," kata dia, yang didampingi Wakil Ketua KPK, Alex Marwata.

Rapat kerja itu, lanjut dia, juga sekaligus menyiapkan peta jalan KPK hingga 2045 karena pada tahun itu diperkirakan Indonesia masuk ke dalam lima kekuatan ekonomi dunia.

Ketua KPK di Yogya
Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri (kanan), dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjawab pertanyaan awak media di Warung Kopi Klotok, Sleman, DIY, Jumat. ANTARA/Luqman Hakim


Mengenai anggapan sejumlah pihak bahwa kegitan KPK di Yogyakarta sekadar pemborosan, Firli mengklaim rombongan pimpinan dan pejabat struktural KPK ke Yogyakarta bahkan memilih menggunakan sarana transportasi yang ongkosnya paling murah.

"Jadi saya sampaikan ya, kami datang ke Yogyakarta ada berbagai alternatif transportasi yang bisa dipakai. Tapi kami ambil yang paling murah. Ada kereta api, tetapi kereta lebih mahal dibandingkan pesawat. Tetapi kami jangan bicara tentang murah atau mahal, tetapi tujuannya," katanya.

Alexander Marwata menambahkan anggaran yang dialokasikan untuk rangkaian kegiatan KPK di Yogyakarta sudah sejak awal disusun dan tidak akan melebihi plafon yang sudah ditentukan.

"Pasti. Itu saya pastikan dan juga tidaj akan mengganggu anggaran operasional untuk kegiatan yang lain, misalnya kegiatan penindakan. Itu betul-betul sudah kami alokasikan dari awal dan saya yakin pasti ada sisa," ujar dia.

Ia mengklaim kegiatan raker kali ini yang menggabungkan seluruh pejabat struktural KPK justru lebih hemat karena dahulu setiap biro dan direktorat di KPK menggelar raker secara sendiri-sendiri.

"Jadi bukan seolah-olah itu hal yang baru buat KPK. Nah, sekarang kami satukan jangan setiap biro, setiap direktorat, setiap kedeputian mengadakan raker sendiri-sendiri karena kita satu tujuan," kata Alex.

KPK memilih hotel bintang lima sebagai tempat raker, menurut dia, karena seluruh hotel baik bintang tiga, bintang empat, dan lima terdampak pandemi, termasuk besaran tarifnya.

Sekjen KPK, Cahya H Harefa, menuturkan biaya paket rapat sebanyak 55 peserta raker KPK disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) di Yogyakarta mulai Rp700.000 sampai Rp1.000.000 per orang.

"SBU-nya di Yogyakarta itu antara Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Kira-kira paket pertemuannya segitu ya, kami mengikuti itu," kata Cahya.

Selain raker, kegiatan pimpinan dan pejabat struktural KPK di Yogyakarta pada Jumat (29/10) pagi adalah bersepeda bersama dari Polsek Ngemplak Sleman menuju Warung Kopi Klotok, Jalan Kaliurang Kilometer 16, Pakem, Sleman.

Sebelumnya, rangkaian kegiatan rapat kerja KPK di DIY 27 Oktober-29 Oktober 2021 menuai banyak kritikan, termasuk dari sejumlah eks pejabat struktural KPK karena dinilai tidak etis dan terlalu mewah di tengah situasi pandemi.


Baca juga artikel terkait KPK atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Hukum)

Sumber: Antara
Editor: Bayu Septianto
DarkLight