Menuju konten utama

Rahasiakan Alasan, PDIP Keukeuh Pilih Harun untuk PAW DPR RI

PDIP bersikeras memilih Harun Masuki untuk PAW DPR RI kendati bukan pemegang suara terbanyak.

Rahasiakan Alasan, PDIP Keukeuh Pilih Harun untuk PAW DPR RI
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah bersama Ketua Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) Din Syamsuddin (kiri) dan Aktivis Chusnul Mariyah menyampaikan pendapat dalam diskusi Rekonsiliasi Nasional di Jakarta, Rabu (30/10/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

tirto.id - Ketua DPP Bidang Urusan Luar Negeri PDIP, Ahmad Basarah, menyebut dipilihnya Harun Masiku untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas melalui PAW untuk menempati kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, sepenuhnya adalah wewenang pimpinan partai.

Pimpinan partai yang dimaksud oleh Basarah adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto.

“Kebutuhan partai dalam konteks PAW ini sekali lagi adalah wewenang pimpinan parpol untuk menggantikan PAW yang bukan pemegang suara terbanyak berikutnya,” katanya saat ditemui di DPR RI, Senin (13/1/2020) siang.

Basarah tak menjelaskan kelebihan yang dimiliki Masuki hingga partainya bersikeras menyodorkan namanya untuk PAW Nazarudin.

Menurutnya, pertimbangan tersebut adalah subjektivitas partai yang tak bisa serta-merta diungkapkan ke publik.

Ia bahkan menyamakan institusi partai dengan perusahaan media yang memiliki urusan dapur masing-masing tanpa diungkap ke publik.

“Setiap partai kan, punya subjektivitas masing-masing. Pertimbangan itu tentu jadi rahasia kami, ya dalam konteks sebagai pertimbangan strategis partai tentu tiap partai, media juga punya namanya dapur perusahaan. Kami juga punya dapur untuk mengkaji hal-hal yang sifatnya strategis,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan PDIP lebih memilih kader bernama Harun Masiku ketimbang Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin Kiemas karena beberapa alasan. Hal itu dikemukakan Hasto saat ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, ketika meninjau persiapan Rakernas I PDIP, Kamis (9/1/2020) sore.

"Dia [Harun] sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track record-nya. Tapi kami itu pertimbangannya karena adanya putusan MA. Tanpa adanya putusan MA itu kami tidak mengambil keputusan terhadap hal tersebut," kata dia.

Baca juga artikel terkait OTT KOMISIONER KPU atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Restu Diantina Putri