Indeks Verifikasi Faktual

Partai Prima memilih menunggu proses verifikasi faktual perbaikan yang saat ini sedang dilakukan KPU.

Ada 17 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melaju di Pemilu 2024, kecuali Partai Ummat besutan Amien Rais.

Proses verifikasi faktual terhadap partai calon peserta pemilu mestinya dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

Terdapat 4 parpol baru calon peserta Pemilu 2024 lolos verifikasi administrasi yaitu Partai Buruh, Partai Ummat, PKN, Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

“Ya kalau caleg Hanura hanya sedikit tentu ada dampaknya, karena caleg kan juga timses (tim sukses) lapangan buat koalisi partai pengusung Pak Jokowi," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani.

KIPP mendorong parpol untuk mengajukan gugatan PKPU No.6 Tahun 2018 terkait verifikasi parpol ke MA.

KPU menolak permintaan Yusril.

Menurut Teddy, PKPI gagal dalam verifikasi faktual karena KPU masih menggunakan data di SIPOL saat memeriksa ke lapangan.

Menurut Yusril, jika semua partai dicari kelemahannya, tak ada parpol yang lolos menjadi peserta pemilu mendatang.

Yusril menyatakan PBB sudah siap menggugat keputusan KPU sekaligus menempuh proses hukum pidana apabila ada keterlibatan komisioner untuk menggagalkan partainya mengikuti Pemilu 2019.

JPPR menilai keputusan KPU menyederhanakan mekanisme verifikasi faktual parpol bisa membuat kualitas pemilu terdegradasi.

Seluruh partai politik yang ikut Pemilu 2014 lolos verifikasi faktual tingkat pusat. Masih ada verifikasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

KPU memulai proses verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kabupaten/kota parpol peserta pemilu 2014, yang akan mengikuti Pemilu 2019, pada hari ini hingga Kamis (1/2/2018).

PKPI menargetkan lolos ke DPR.

KPU melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan PDIP di level Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada hari ini, Senin (29/1/2018).

Bagi PDIP rangkap jabatan menteri bukan hal tabu.

Target pemilu 2019 dicanangkan Golkar sebelum rapat pleno perdana kepengurusan DPP di bawah pimpinan Airlangga dilakukan.

PDI Perjuangan, PKS, PKB, dan PPP meminta waktu verifikasi dilakukan pada Senin (29/1/2018).

KPU tak menampik adanya kemungkinan penurunan kualitas dalam verifikasi parpol, namun penurunan itu dianggap sebagai hal yang wajar.

Masalah verifikasi parpol lahir karena tidak adanya penerapan prinsip-prinsip dasar hak pilih universal (universal suffrage) di UU Pemilu.