Berita Terbaru UUD 1945

Berita terbaru terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hukum dasar tertulis (basic law) RI.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Presiden Joko Widodo bertenu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto seusai memberikan keterangan pers di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11). Keduanya melakukan pertemuan membahas sejumlah masalah kebangsaan serta terus meneguhkan komitmen menjaga keutuhan

Ketua FPKS: OKI Perlu Dukung Bantuan Ekonomi untuk Palestina

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam perlu memberi dukungan bantuan ekonomi untuk Palestina. Selain itu, Jazuli juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

Sidang PPKI 18 Agustus 1945: Kesepakatan Agung Republik Indonesia

UUD 1945

Try Sutrisno & Purnawirawan TNI Ingin Presiden Dipilih MPR Lagi

Purnawirawan TNI mendorong ada amandemen UUD 1945 dengan mengembalikan kewenangan MPR RI untuk memilih Presiden.

Amandemen UUD 1945 Tahun 2002: Sejarah Isi & Perubahan Keempat

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 2002 merupakan perubahan keempat atau terakhir setelah tahun 1999.2000. dan 2001.

Mewaspadai Ide Amandemen UUD yang Katanya Cuma Mau Hidupkan GBHN

Tidak ada urgensi GBHN dihidupkan kembali, walhasil ide amandemen UUD 1945 dicurigai sebagai modus mengerdilkan demokrasi dan siasat kendalikan kepala negara.

Ketua MPR: Ada UU Dihasilkan DPR & Pemerintah Tak Sesuai UUD 1945

Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa DPR juga membuat sejumlah regulasi yang ada menjadi semakin tidak terkendali atau over regulation.

PKS Tolak Amandemen UUD 1945 Dilakukan saat Kekuatan Oposisi Kecil

PKS menilai amandemen UUD 1945 tidak tepat dilaksanakan ketika kekuatan oposisi jauh lebih kecil dibanding koalisi partai pendukung pemerintah.

Fadli Zon Minta Amandemen UUD 1945 Tidak untuk Kepentingan Sesaat

Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.

Pusako: Usul PDIP soal Amandemen UUD 1945 untuk Kendalikan Jokowi

Feri menilai alasan PDIP ingin mengamandemen UUD 1945 dan menjadikan MPR sebagai pimpinan tertinggi, karena ada upaya untuk mengendalikan Jokowi.

PDIP Bujuk Partai Nonkoalisi Muluskan Amandemen UUD Terbatas

Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.

Sejarah Dekrit 5 Juli 1959: Politik Tentara & Kediktatoran Sukarno

Bagi banyak pihak, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dianggap baik. Sebagian yang lain menganggapnya kemunduran.

Vokalis Seringai Sebut RUU Permusikan Bertentangan dengan UUD 1945

Vokalis band metal rock Seringai, Arian Tigabelas, menilai RUU tersebut dari awal sudah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 28.

Demi Perundingan, Sjahrir Diangkat Jadi Perdana Menteri

Dalam UUD 1945 tak ada jabatan perdana menteri. Demi revolusi, jabatan itu diadakan.

Aktivis Desak Jokowi Tidak Pertahankan Aturan yang Diskriminatif

Komnas HAM sudah sering mendesak pemerintah agar segera membereskan peraturan-peraturan yang diskriminatif, namun respons yang didapat hanya bersifat normatif.

Cuma Bikin Ribut Tapi Tak Punya Kekuatan, Haruskah KY Dibubarkan?

Komisi Yudisial sudah konflik berkali-kali dengan instansi hukum lain, terutama Mahkamah Agung. Wacana pembubarannya pun sudah berkali-kali muncul.

Lima Sila Pondasi Bangsa - Mozaik Tirto

Distorsi fakta.Gonjang-ganjing lahirnyadasar negara.

Golkar dan PDIP Sepakat Evaluasi UUD'45 Hasil Amandemen

Partai Golkar dan PDIP akan melakukan evaluasi UUD'45 hasil amandemen keempat.

Mahfud MD: Jusuf Kalla Boleh Jadi Calon Presiden di Pilpres 2019

Jusuf Kalla boleh mencalonkan diri sebagai presiden karena belum pernah menjabat.

Konstituante Tak Sia-Sia, Ia Pernah Melahirkan Pasal HAM

Sidang Konstituante tak hanya membahas soal dasar negara. Keberhasilan merumuskan pasal-pasal HAM kerap terlewat dari pengamatan.

Try Sutrisno Merasa Bersyukur Perppu Ormas Disahkan Jadi UU

DPR mengesahkan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 melalui voting terbuka dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR.

Kebebasan Sudah Kebablasan, Jokowi Bentuk Tim Empat Pilar

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika tim empat pilar akan dibentuk sebagai formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal Makar Dipakai Jokowi Memberangus Lawan Politik

Jokowi banyak dipilih oleh aktivis pro-dem karena dianggap tidak akan main tangkap para pengkritik. Nyatanya, para pengkritik kini ditangkapi dengan pasal yang sudah kuno: makar!

Aksi Indonesia Bersatu di Yogyakarta

Kirab Nusantara Bersatu yang diikuti ribuan anggota TNI, Polri, kelompok lintas agama, dan sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta tersebut sebagai upaya meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang berdasar pada kebinekaan, Pancasila dan UUD 1945.

Lampah Bisu Jaga NKRI

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Rakyat Cinta Indonesia melakukan lampah bisu atau aksi diam di kawasan Tugu Pal Putih, DI Yogyakarta, Senin (21/11) malam.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Wakil Ketua MPR: Pelajar Hendaknya Pahami Empat Pilar MPR

Wakil Ketua MPR Mahyudin menegaskan bahwa pelajar harus memahami konsensus bangsa Indonesia yang tertuang dalam Empat Pilar Kebangsaan, meliputi, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

MPR Buka Peluang Amandemen UUD 1945

MPR akan menggelar Focus Group Disscussion yang melibatkan para pakar, tokoh pemerintahan, tokoh partai politik, tokoh daerah, dan elemen masyarakat lainnya untuk membahas tentang kemungkinan amandemen UUD 1945 tersebut.

Ketua FPKS: OKI Perlu Dukung Bantuan Ekonomi untuk Palestina

JELAJAH

Distorsi fakta.
Gonjang-ganjing lahirnya
dasar negara.