Indeks Uu Terorisme

DE, pegawai KAI yang diduga terlibat kasus terorisme pernah gabung MIB. Bagaimana kesaksian tetangganya terkait sosok DE ini?

Arti radikalisme adalah ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem dengan cara ekstrem. Lantas apa itu deradikalisasi terorisme?

ingga kini ada delapan polisi jadi korban dengan rincian satu orang meninggal, tiga orang luka berat, dan empat orang luka ringan.

Polisi bakal menggunakan UU Terorisme dalam menindak kelompok bersenjata Papua usai pemerintah melabeli mereka teroris.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan informasi Munarman ditangkap Densus 88 terkait kasus terorisme.

Berikut adalah penjelasan soal terorisme, termasuk soal aturan hukumnya di Indonesia.

Kasus salah tembak terus berulang dalam upaya menanggulangi terorisme.

Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme masih berada di Kementerian Pertahanan.

Ada sejumlah masalah dalam perpres TNI tangani terorisme. Salah satunya adalah memberikan kewenangan yang terlampau besar untuk tentara.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan menjelang Pemilu 2019 muncul berbagai kerawanan seperti penyebaran berita hoaks dan meningkatnya politik identitas.

Dahnil menilai pernyataan Wiranto merupakan bentuk kepanikan atas maraknya hoaks jelang Pilpres 2019.

BPN mendukung Wiranto menjerat penyebar hoaks pakai UU Terorisme, asal adil, dengan menindak semua penyebar hoaks, termasuk ada pelaku dari kubu Capres 01, Jokowi.

Pernyataan Wiranto yang menyebut penyebar hoaks perlu dijerat UU Terorisme dianggap ngawur oleh aktivis. Wiranto juga dinilai terlalu luas menafsirkan UU Terorisme.

Ujang mengatakan, pernyataan Wiranto bisa dinilai sebagai bentuk kekhawatiran atas bertambahnya angka golput, karena akan merugikan Jokowi-Ma'ruf.

Pernyataan Wiranto tentang penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU Terorisme dinilai berkaitan dengan upaya pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. 

Wiranto ingin pelaku penyebar hoaks ditindak dengan UU Terorisme.

TKN Jokowi-Ma'ruf membantah anggapan bahwa pernyataan Wiranto soal penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU Terorisme menunjukkan kubu petahana sedang panik.

Penanganan kasus hoaks harus sesuai hukum, profesional, independen, dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

Polri memberi tanggapan perihal pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebutkan penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.