Indeks Uu Penyiaran

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran nilai KPI tak tegas soal rencana tayangan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

MK menolak permintaan MNC Group agar layanan konten berbasis internet diatur sama dengan siaran pertelevisian konvensional.

MNC Group melalui RCTI dan iNews kalah dalam gugatan perluasan definisi UU Penyiaran yang berdampak pada streaming di media sosial.

Mahkamah Konstitusi menilai media sosial seperti Youtube tunduk kepada UU ITE, bukan UU Penyiaran.

Jika gugatan iNews dan RCTI dikabulkan, sejumlah hal negatif potensial terjadi. Salah satunya media sosial tak lagi demokratis.

Helmy Yahya dinonaktifkan sementara dari Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) per 4 Desember 2019.

Presiden Jokowi didesak menunda pengesahan komisioner KPI karena dinilai banyak kejanggalan. Namun, Komisi I DPR RI ngotot bahwa seleksi yang dilakukan telah disetujui semua fraksi.

KPAI mendesak pemerintah memperketat pembatasan iklan rokok agar jumlah anak-anak dan remaja yang mengonsumsi produk tembakau itu tidak terus meningkat.  

Mahkamah Agung mengkhawatirkan kondisi saksi jika sidang disiarkan secara langsung.

Hanafi mengatakan sekarang rancangan itu belum masuk dalam program legislasi nasional.

Ada pasal mengenai sanksi pemidanaan, dikhawatirkan sudah disahkan RUU penyiaran akan menjadi senjata kriminalisasi terhadap pelaku industri penyiaran.

Ada sembilan poin keberatan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) versi DPR yang disampaikan pada bulan Agustus 2016. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menganggap DPR telah menyiapkan UU Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran.

Dalam pandangan KNRP, setelah 14 tahun, UU No 32 Tahun 2002 dilakukan perubahan oleh DPR, kini isi draf baru revisi UU Penyiaran mencerminkan langkah mundur serius dari UU Penyiaran 2002.

Menkominfo akan menyiapkan payung hukum untuk mengevaluasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) guna memudahkan rujukan perpanjangan izin penyiaran publik ke depan.

Sembari menunggu RUU Penyiaran disahkan DPR, pemerintah akan melakukan uji coba siaran televisi digital. Proses uji coba itu berupa penggunaan jaringan frekuensi tunggal, jaringan multifrekuensi dan kolaborasi.

Komisi I DPR RI meminta para calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat surat pernyataan kalau terpilih akan berlaku independen.

KPI sejak 2011-2015 telah mengeluarkan 674 sanksi bagi Lembaga Penyiaran.

Ketua Pustaka, Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi perlu dikoreksi. Pasalnya, selama ini kerap menyuguhkan tontonan yang tidak mencerdaskan bangsa, seperti kekerasan, gosip dan acara yang tidak bermutu lainnya.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, mengkhawatirkan jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disusupi oleh kepentingan politik. Menurutnya, hal potensi tersebut bisa saja terjadi karena saat ini ada beberapa politisi menguasai media.