Indeks Uu Pemilu
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 Mulai 27 Maret
Juru Bicara MK, Fajar Laksono, sebut sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar mulai pada 27 Maret 2024.
Sengketa Pilpres 14 Hari Sulit Buktikan Realitas, Apa Kata MK?
Titi Anggraini mendorong Mahkamah berani menangani perkara lebih dari batas waktu demi mencari kebenaran substantif.
1.489 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Depan Gedung DPR
Personel gabungan yang dikerahkan akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar DPR/MPR RI.
Ambang Batas Parlemen Diubah, Bagaimana Presidential Threshold?
Pertimbangan MK memutuskan ada perubahan pada ambang batas parlemen bisa diberlakukan pada presidential threshold.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Harus Diubah Sebelum 2029
MK nilai ambang batas parlemen 4 persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.
Advokat Lisan Ancam Laporkan Tom Lembong ke Bareskrim Polri
Hendarsam sebut bila dalam dua hari tidak ada permintaan maaf dari Tom Lembong, maka kasus akan dilanjut ke Bareskrim.
Aturan Presiden Berkampanye Menurut UU Pemilu
Bagaimana aturan yang tercantum dalam UU Pemilu mengenai presiden boleh berkampanye?
KPU Jawab soal Presiden Boleh Kampanye: UU Pemilu Mengatur Itu
Sesuai UU Pemilu, KPU menyebutkan presiden dan menteri boleh kampanye tetapi melarang penggunaan fasilitas negara saat kampanye.
Polisi Ungkap Pemasang Spanduk Prabowo-Gibran di RS Bhayangkara
Sukarelawan Prabowo-Gibran meminta maaf kepada kepolisian dan Bawaslu imbas spanduk yang dipasang di samping RS Bhayangkara Polda Banten.
Kontroversi Mayor Teddy, Ajudan Prabowo, Hadir di Debat Capres
Bawaslu RI sedang melakukan penelusuran soal kehadiran ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indra Wijaya, dalam debat capres perdana.
Polemik Temuan PPATK soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Ivan sebut PPATK sudah melaporkan temuan ini kepada KPU dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu.
Ajukan Uji Formil di MK, Denny Indrayana Tak Ingin Jegal Gibran
Denny Indrayana mengajukan uji formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.
Desa Bersatu: Ada Capres Fasilitasi Kades Rp1 Juta per Pertemuan
Gerakan Desa Bersatu mengklaim mematuhi UU Pemilu. Karena itu perangkat desa tidak akan secara terbuka mendukung pasangan calon presiden dan wapres.
Gerakan Desa Bersatu Akui Dukung Prabowo-Gibran secara Tersirat
Acara silaturahmi Desa Bersatu dihadiri jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, di antaranya Muzani, Nusron Wahid hingga Budiman Sudjatmiko.
KSAD Ancam Sanksi Pidana Prajurit yang Ikut Politik Praktis
KSAD Jenderal Agus Subiyanto mengatakan dirinya tak segan-segan untuk menindak tegas prajurit TNI yang terlibat politik praktis pada Pemilu 2024.
Rapimnas Gerindra, Prabowo Bakal Sampaikan Arahan Tertutup
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memberikan pengarahan kepada kader partai secara tertutup.
MK Tutup Sidang Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK) selesai membacakan putusan enam gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dari enam gugatan tersebut, tiga ditolak, dua tidak diterima, dan satu diterima sebagian.
MK Tolak Gugatan Arkaan & Melisa soal Batas Usia Capres-Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 atas pemohon Arkaan Wahyu Re A tentang uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
Hakim MK: Batas Usia Capres-Cawapres Tak Diatur Tegas UUD 1945
Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menjelaskan salah satu pertimbangan mejelis hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
Alasan Berbeda Hakim Daniel soal Kepala Daerah Jadi Capres-Cawapres
Hakim anggota Daniel Yusmic P. Foekh mengungkapkan alasan berbeda atas putusan mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.