Terpopuler kemarin di

x

Iran di Bawah Ahmadinejad: Pengembangan Nuklir dan Kecaman Barat

Iran di Bawah Ahmadinejad: Pengembangan Nuklir dan Kecaman Barat

Makin Buntung: Nestapa Konsumen Properti di Era UU Cipta Kerja

UU CIPTA KERJA

Berita seputar pro dan kontra Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah di Paripurna.

Jokowi Klaim UU Ciptaker Wujud Komitmen Jaga Lingkungan

Jokowi menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, inklusif dan pertahanan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan pandemi.

Buruh PT PLN Tolak Privatisasi Ketenagalistrikan di UU Cipta Kerja

Mereka menganggap, sektor ketenagalistrikan wajib dikuasai oleh Negara dari hulu sampai hilir, untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Bahlil Dapat Arahan Khusus Jokowi: Genjot dan Permudah Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia punya pekerjaan rumah untuk menggenjot investasi setelah UU Cipta Kerja belaku.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan: "Jangan Dibuat Seolah-olah Baik"

Korban PHK bakal diupah pemerintah. Tapi aturan tersebut meninggalkan sejumlah catatan tebal dari buruh.

Batalnya Investasi Miras Hanya Merepetisi Kebijakan Plinplan Jokowi

Bongkar pasang kebijakan secara mendadak di pemerintahan Jokowi dinilai karena Presiden kurang teliti dan jajaran pejabat di bawahnya ceroboh.

Warga Terdampak Proyek Nasional Terpojok UU Ciptaker & Turunannya

UU Cipta Kerja dan peraturan turunnya membuat warga khawatir karena dapat mempermulus konversi lahan atas nama proyek nasional dan kepentingan umum.

PP UU Cipta Kerja: Produksi Buruh Murah dengan Dalih COVID-19

PP UU Cipta Kerja membolehkan pesangon setengah dalam sejumlah situasi. Buruh menilai itu merugikan mereka, pun dengan akademisi.

ATR/BPN Bantah UU Cipta Kerja Bikin Alih Fungsi Lahan Meningkat

Kementerian ATR/BPN membantah sejumlah ketentuan UU Cipta Kerja menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan terutama sawah.

PP Turunan UU Ciptaker Beri Peluang Perusahaan Bayar Pesangon 50%

Dalam PP turunan UU Ciptaker, pemerintah memasukkan ketentuan baru terkait pesangon PHK cukup dibayar 50 persen dari jumlah yang seharusnya.

Pemerintah Resmi Terbitkan 49 PP & Perpres Turunan UU Cipta Kerja

49 peraturan itu antara lain menyangkut penyederhanaan penyelenggaraan izin berusaha, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanahan hingga ketenagakerjaan.

Kepala KSP Moeldoko Bicara Omnibus Law, Papua, dan FPI

Wawancara Tirto dengan bapak Moeldoko mengenai Omnibus Law, Papua, dan FPI.

Anies Baswedan: Demonstrasi Tak Meningkatkan Kasus COVID-19 Jakarta

Sepanjang 11-16 Oktober 2020, ada berbagai demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Demonstrasi digerakkan buruh hingga mahasiswa.

Buruk UU, Demonstran Dibelah: Tuduhan Hoaks untuk Pemrotes Ciptaker

Pemerintah menuding pemrotes UU Ciptaker termakan hoaks tanpa pernah menjawab tuntutan buruh, akademisi, aktivis, dan rakyat Indonesia.

Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan RUU Cipta Kerja

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami

DarkLight