Demi mencegah maraknya urbanisasi perlu adanya mitigasi. Salah satunya pembangunan di desa harus lebih masif.
Bambang Brodjonegoro mengaitkan optimisme pemindahan ibu kota Indonesia seperti Korea Selatan.
Dampak negatif urbanisasi bagi kota antara lain menyebabkan pemukiman kumuh. Bagi desa, urbanisasi menyebabkan lahan pertanian terlantar.
Sudah tersingkir dan miskin, jadi target janji politik palsu pula. Sampai kapan masyarakat miskin kota lepas dari itu semua?
Kampung 1001 Malam di pinggir kali Morokrembangan, Surabaya dicap sebagai sarang penjahat. Warga terus berusaha melawan stigma itu.
Sejak diputuskan sebagai calon Ibu Kota Negara baru, arus urbanisasi terjadi di Penajam Paser Utara.
Pembangunan di desa kurang ekspansif meski dana yang digelontorkan cukup besar. Akibatnya, masih banyak warga desa terus pergi dan mencari pekerjaan ke kota-kota besar.
Oppo membuka markas, sekolah riset, hingga gerai flagship di kota yang dulunya kampung nelayan dan desa petani ceri. Shenzhen tumbuh berkat inisiatif Deng Xiaoping dan “Sosialisme Berwatak Cina.”
Pendataan warga pendatang akan dilakukan sebanyak tiga kali di sejumlah wilayah seperti pusat perdagangan dan kampus.
Materialisme, tekanan keluarga, dan keengganan menikah atau punya anak turut mendorong tumbuhnya bisnis unik ini.
Urbanisasi dinilai tak bisa dihentikan bila ketimpangan kota dan desa masih tinggi.
Tradisi mudik bagi warga Jakarta bisa berdampak positif bagi kemajuan ekonomi di daerah asa mereka.
Urbanisasi gila-gilaan menghasilkan 385 juta pemudik dan hampir 3 miliar perjalanan selama perayaan Imlek di Cina. Mudik lebaran di Indonesia belum ada apa-apanya.
Sri Mulyani menilai kualitas pemimpin daerah berpengaruh terhadap tata kelola urbanisasi. Ia berharap masyarakat dapat memilih pemimpin yang paham urbanisasi.
Pertumbuhan urbanisasi di Indonesia mencapai 4,1 persen. Menurut Sri Mulyani pertumbuhan ini bisa menjadi modal bagi Indonesia jika tata kelolanya baik.
Bus Rapid Transit menjadi salah satu solusi primadona dalam menjawab tantangan mobilitas masyarakat urban. Tak terkecuali Transjakarta.
Djarot mengimbau kepada seluruh pendatang agar membekali diri dengan pekerjaan atau keahlian khusus sebelum hijrah ke Jakarta.
“Upah rendah bisa menjadi salah satu yang menyebabkan urbanisasi,” kata Direktur Statistik Harga BPS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka kebutuhan rumah bagi kaum urban terus meroket. Pemenuhannya bisa berperan sangat penting demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Daerah perbatasan, terpinggir dan terluar, akan sulit berkembang karena kelalaian yang dijalankan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia, yakni hanya mengedepankan pembangunan di Pulau Jawa dan hanya berorientasi pada masyarakat urban semata.
Penat dengan kehidupan kota yang menekan dan bikin stres? Cobalah pertimbangkan opsi untuk tinggal di desa. Siapa tahu?
Semarang sekarang terlihat semakin rentan, kata Ahmad Rifai co-founder dan direktur eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kota kita karena aspek aksesibilitas bagi semua orang belum berjalan maksimal.
Dalam membangun kota, masyarakat membutuhkan komitmen yang konsisten. Dosen dari Universitas Tarumanegara Jo Santoso mengatakan tiga hal penting yang harus dilakukan pelaku pembangunan kota ialah pertama dialog, titik beratkan pada orientasi sosial, dan pendekatan aktivis pada pemerintah saat ini lebih baik ambil jalan tengah.
Para pemimpin dari 167 negara menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016 untuk membahas pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Di dalamnya dibahas pula Agenda Urban Baru (New Urban Agenda) sebagai upaya penanganan urbanisasi yang cepat.
Tidak hanya melalui distribusi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, kebijakan terkait kepemilikan tanah di pedesaan juga menjadi faktor utama yang dapat menekan arus urbanisasi masyarakat pedesaan.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah merupakan solusi untuk menekan urbanisasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat akan memberikan tenggang waktu sampai enam bulan pertama kepada para pendatang yang akan menyerbu Jakarta pasca libur Lebaran, yang artinya jika dalam waktu enam bulan para pendatang belum mendapatkan pekerjaan, maka disarankan untuk kembali ke daerah asalnya.
