Penataan tenaga honorer atau disebut non-ASN diberi tenggat waktu untuk diselesaikan hingga Desember 2024.
Pemerintah sebut total tenaga honorer per 1 April 2023 sekitar 2,36 juta orang. Padahal sebelumnya diklaim hanya sekitar 400 ribu orang.
Piter sebut tenaga honorer masih sulit dihapus. Selama reformasi birokrasi belum tuntas, tenaga honorer masih akan selalu ada.
Pemerintah masih belum bisa menyelesaikan masalah pegawai honorer dalam waktu dekat.
Menpan RB batal hapus tenaga honorer demi mencegah PHK massal kepada sekitar 2,3 juta tenaga di lingkungan kementerian/lembaga.
Bawaslu menyebut personelnya di daerah hanya berstatus honorer. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB guna pengangkatan menjadi PPPK.
