Indeks Tenaga Honorer

Guspardi meminta pemda serius menindaklanjuti pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

Penataan tenaga honorer atau disebut non-ASN diberi tenggat waktu untuk diselesaikan hingga Desember 2024.

Pemerintah sebut total tenaga honorer per 1 April 2023 sekitar 2,36 juta orang. Padahal sebelumnya diklaim hanya sekitar 400 ribu orang.

Piter sebut tenaga honorer masih sulit dihapus. Selama reformasi birokrasi belum tuntas, tenaga honorer masih akan selalu ada.

Pemerintah masih belum bisa menyelesaikan masalah pegawai honorer dalam waktu dekat.

Menpan RB batal hapus tenaga honorer demi mencegah PHK massal kepada sekitar 2,3 juta tenaga di lingkungan kementerian/lembaga.

Azwar sebut pemerintah mencatat masih ada ribuan honorer yang belum ditangani dan memberikan pelayanan.

Jokowi heran mengapa masih ada ribuan tenaga honorer di pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Mahfud MD mengatakan, sebelum diberikan pembinaan, perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Bawaslu menyebut personelnya di daerah hanya berstatus honorer. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB guna pengangkatan menjadi PPPK.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.

Ada 200 ribu tenaga kesehatan honorer yang sudah sampaikan datanya ke Kemenkes untuk proses ASN atau PPPK.

Ketum KASBI menilai mengganti honorer dengan outsourcing bukanlah solusi, melainkan melanggengkan praktik eksploitasi pekerja.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan Pemerintah telah memutuskan menyelesaikan status tenaga honorer di instansi pemerintahan pada 2023.

Tenaga honorer di pemerintahan memang rencananya akan dihapus secara bertahap.

Pemerintah berencana memberikan insentif COVID-19 kepada tenaga honorer, kata Ketua KCPEN Airlangga Hartarto.

Status honorer LIPI akan dialihkan sebagai pekerja di perusahaan vendor bernama PT Garuda Karya Mandiri.

Honorer bisa jadi ASN melalui rekrutmen PPPK, karena ada Aturan PP Nomor 49 Tahun 2018.

Harus dipastikan berapa kuota yang tersedia untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).