Indeks Tapera

Per 29 September 2023, pembiayaan Tapera mencapai Rp736,5 miliar untuk 4.811 unit rumah.

Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah pada 2022.

Upah pekerja sudah dipotong banyak, dan kini ditambah dengan iuran yang dianggap tidak berpengaruh signifikan.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyatakan pekerja yang sudah memiliki rumah tetap wajib membayar iuran di samping para pekerja yang belum memiliki tempat tinggal.

BP Tapera beralasan WNA juga harus sama-sama ikut menanggung beban atau gotong royong sebagaimana pekerja Indonesia pada umumnya dengan cara ikut program Tapera.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlihat tengah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan negara yang tengah tertekan saat pandemi COVID-19.

Sifat kepesertaan era Soeharto hanya PNS pusat maupun daerah. Sedangkan Tapera Jokowi, menyangkut CPNS, prajurit siswa TNI, hingga WNA.

Menteri PUPR akan melantik komisioner dan deputi komisioner BP Tapera pada pekan depan. 

Pembentukan BP Tapera sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni Maret 2018. Kenapa program ini baru dikebut jelang pilpres?

Uang Rp12 triliun mulai dipindahkan ke Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) seiring dengan diberhentikannya Bappetarum-PNS.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diklaim Kementerian PUPR akan mulai beroperasi pada 2019 nanti.

BP Tapera akan menggantikan Bapertarum yang selesai beroperasi pada 24 Maret 2018.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai iuran Tabungan Perumahan Rakyat memberatkan pekerja dengan upah minimum. Oleh karena itu, menurut KSPI, Undang-Undang tentang Tapera sebaiknya disertai dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah kepada pekerja.

UU Tapera mewajibkan gaji pekerja disisihkan sebesar 3% untuk tabungan perumahan. Sontak keputusan ini memicu protes dari pekerja dan pengusaha. Pemerintah berdalih iuran Tapera ini untuk membantu mewujudkan mimpi pekerja memiliki rumah. Tetapi peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tak berfungsi karena terbatasnya anggaran negara.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat