Indeks Taksi Daring

Beberapa maskapai memang sudah mengumumkan penurunan tarif, tapi harga tiket masih dianggap mahal dan memukul sektor lain.

Jansen menyadari kebijakan tersebut bertujuan positif, ia berpendapat bahwa pelaksanaan ganjil-genap juga memiliki dampak negatif bagi mobilitas warga Jakarta.

“Dalam keseluruhan rapat sebelumnya, kita akan melakukan revisi UU Lalu Lintas,” kata Fary.

Kejadian yang menimpa Sn hanya berselang dua bulan dari insiden serupa yang dialami Abk di Cengkareng, Jakarta Barat.

Soal kabar Uber akan menjual unit bisnisnya di Asia Tenggara ke Grab, humas perwakilan kedua perusahaan itu di Indonesia enggan berkomentar banyak.

Penyediaan dashboard taksi daring dinilai penting untuk mengetahui jumlah armada dari mitra aplikator.

“Jangan sampai sudah ada stiker, terus ditendang (mobilnya) dan penumpang diturunin. Itu mengganggu ketertiban umum,” ujar Sugihardjo

Peserta aksi demo taksi online meneriakan tuntutanya di kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta.

Tarif batas atas dan batas bawah berlaku efektif mulai 1 November 2017

Revisi Taksi Daring akan didiskusikan di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang dan Balikpapan

Peraturan baru mengenai transportasi berbasis aplikasi ditargetkan oleh Kemenhub bisa terbit sebelum 1 November 2017.

Keputusan MA untuk mencabut Permen No. 26 Tahun 2017 baru bisa efektif setidaknya 3 bulan setelah keputusan diterima Kemenhub pada Selasa, 1 Agustus 2017 lalu.

Menhub Budi Karya mengaku menghargai keputusan pengabulan uji materi dari MA terkait regulasi taksi online. Pihaknya sudah memikirkan langkah ke depan untuk membahas putusan tersebut.

Penetapan tarif batas bawah taksi daring di Jakarta adalah sebesar Rp3.500,00 dan tarif batas atas sebesar Rp7.000,00

Penentuan tarif dibagi menjadi dua macam yang didasarkan pada pembagian wilayah, yakni wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, serta wilayah II yang meliputi daerah-daerah lain, seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Anggawira menjelaskan pihaknya khawatir bahwa revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 akan menjadi hal yang bisa menghancurkan industri kreatif nasional.

Sekitar 50 sopir taksi kembali melakukan unjuk rasa dan mendesak kepolisian untuk menutup aplikasi taksi dalam jaringan (daring), Grab dan Uber, di depan Gedung Baharkam Mabes Polri pada Jumat (8/4/2016).