Indeks Subsidi Kendaraan Listrik

PLN menilai transformasi ke kendaraan listrik berkontribusi besar dalam upaya mendukung transisi energi menuju target karbon netral pada 2060.

Dealer motor listrik Gesits di kawasan Jatinegara belum memberlakukan aturan subsidi baru kepada para calon pembeli.

Program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua dilakukan masyarakat dengan satu NIK yang sama.

Pemerintah segera mengeluarkan syarat baru terkait subsidi kendaraan listrik roda dua atau motor listrik.

Pemerintah menyiapkan skema baru memperluas penjualan kendaraan listrik berdasarkan KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Indef meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kriteria penerima bantuan atau insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Masyarakat enggan membeli motor atau mobil listrik lantaran sudah memiliki kendaraan konvensional dan masih menikmati subsidi BBM yang diberikan pemerintah.

Menko Luhut mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi syarat dan ketentuan pembelian kendaraan motor listrik subsidi.

Ambisi menjadi Automotive Hub Asia Tenggara salah satunya ditunjukkan Indonesia dengan menjadi tuan rumah kompetisi Formula E.

Moeldoko membocorkan poin yang dievaluasi seperti penggunaan kata subsidi dalam bantuan pembelian kendaraan listrik roda dua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan Indonesia tidak boleh menjadi penonton saja.

Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai kurang tepat sasaran.

Chelios khawatir permasalahan subsidi kendaraan listrik tidak tepat sasaran.

Bacalon capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Ekonom menilai subsidi kendaraan listrik diberikan pemerintah saat ini kurang efektif.

Insentif PPN DTP ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan Desember 2023.

Berbagai negara, gencar menjual EV melalui skema insentif. Namun, tanpa persiapan dan koordinasi matang skema ini bisa jadi senjata makan tuan.

Mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN di atas 40 persen mengikuti program Kementerian Perindustrian akan diberikan insentif PPN sebesar 10 persen.

Pemerintah membuat kebijakan program insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yaitu untuk menarik produsen kendaraan listrik.

Kemenperin mencatat sudah ada delapan produsen kendaraan listrik memenuhi syarat mendapatkan subsidi sebesar Rp7 juta per unit.