Indeks Suap Dirjen Hubla

Majelis hakim memvonis Antonius Tonny Budiono 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider kurungan 3 bulan penjara.

Usai persidangan, Tonny mengaku menerima putusan karena sadar bahwa dirinya bersalah.

Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono divonis majelis hakim Tipikor 5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa 7 tahun penjara.

Saat menyampaikan pleidoi, Tonny sempat bersedih karena merasa tidak mampu menjadi panutan keluarga karena terjerat korupsi.

Dalam kasus ini, Tonny sudah dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa KPK.

Tonny mengatakan, ada perusahaan peserta lelang proyek yang terkait dengan Setya Novanto.

Sebelum menerima uang 20.000 dolar AS, Tonny mengaku sempat diomeli Jonan.

"Saya kaget juga. Kalau gitu saya beli rumah di Pondok Indah," kata Tonny di persidangan.

Menhub Budi Karya Sumadi mengaku tidak pernah mengenal maupun mendengar nama Adi Putra Kurniawan, yakni pemberi suap kepada eks Dirjen Hubla Tonny Budiono.

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut Hadi Djuraid pernah menjadi staf khusus bidang humas Menteri Perhubungan sebelumnya, Ignasius Jonan.

Saat bersaksi di pengadilan Tipikor, Menhub Budi Karya Sumadi menyebut mantan Dirjen Hubla Tonny Budiono khilaf menerima uang suap kasus Hubla.

KPK menyatakan akan lebih berfokus pada fakta persidangan dalam kasus suap perizinan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. 

Persidangan kasus suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Hubla 2016-2017 memunculkan dugaan keterlibatan staf khusus.

“Saya tidak mengikuti persidangan kasus ini jadi saya akan cek faktanya seperti apa,” kata Hadi Djuraid, staf khusus Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Uang yang diterima Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi Djuraid berasal dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Menhub dijadwalkan menjadi saksi bersama Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Tonny didakwa menerima uang suap senilai Rp2,3 miliar secara bertahap dari Komisaris PT Adiguna Keruktama Adiputra Kurniawan.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi justice collaborator adalah bukan pelaku utama.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adiputra Kurniawan berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan," kata Jaksa KPK.

Adi Putra mengaku rekening atas nama Joko Prabowo terinspirasi dari nama capres pemilu 2014. KTP yang dipakai untuk membuat rekening ternyata palsu, dibuat di jalan pramuka.