Indeks Siti Fadilah Supari

Siti mempertanyakan soal wawancara dengan Deddy Corbuzier yang disebut tidak sesuai prosedur.

Ditjen PAS menyebut wawancara Siti Fadilah dan Deddy Corbuzier tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham).

Dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan kesimpulan pemohon, Siti tidak mau membacakan permohonan. Namun, mantan Menteri Kesehatan itu berharap peninjauan kembali dikabulkan.

Siti Fadilah Supari mempersoalkan pengenaan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kepada dirinya dalam sidang PK.

"Ya surat yang masuk ke TU (Tata Usaha) menteri yang akan dialihkan ke menteri kesehatan itu yg dikatakan konsep verbal," kata Ria.

Siti mengajukan peninjauan kembali terkait kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2005.

Siti Fadilah Supari menjalani sidang vonis terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah mengembalikan uang Rp1,35 miliar ke KPK dari total Rp1,9 miliar gratifikasi yang dituduhkan kepadanya.

KPK menilai semua tuduhan Amien Rais ke lembaga ini, termasuk soal adanya pembusukan, bukan merupakan hal penting dan tidak akan berpengaruh ke penanganan kasus korupsi pengadaan Alkes.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari membantah dirinya terlibat dalam korupsi pengadaan alkes pada tahun 2005. Saat membacakan nota pembelaannya, Siti bersumpah atas nama tuhan tak menerima gratifikasi di pengadaan ini.

Pimpinan KPK tidak akan bersedia menemui Amien Rais yang berencana mendatangi Komisi Antirasuah pada Senin pekan depan untuk mengklarifikasi aliran dana kasus korupsi Alkes ke rekening pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Siti Fadilah dinilai terbukti melakukan korupsi dalam kegiatan pengadan alat kesehatan guna mengantispasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) dengan melakukan penunjukan langsung kepada Indofarma.

Jaksa KPK mendakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari merugikan negara Rp6,1 miliar dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Pemeriksaan lanjutan Siti Fadilah Supari atas dugaan gratifikasi pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA di Gedung KPK.

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Achmad Rivai menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Siti Fadilah Supari, Senin (24/10/2016) sore ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahap I tahun 2007.

KPK meminta Siti Fadilah Supari, menghargai putusan hakim yang telah menolak seluruh permohonan praperadilan mantan menteri kesehatan tersebut, terkait kasus dugaan korupsi alat kesehatan.

Permohonan praperadilan yang diajukan Mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, ditolak Hakim Tunggal Achmad Rivai.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Emilia Contesa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari. Dalam kasus itu Siti diduga menerima hadiah atau janji dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan.