Indeks Sistem Proporsional Tertutup

Karena pileg sekarang memakai sistem proporsional terbuka, maka peserta pemilu yang hanya bermodalkan ketenaran bisa terpilih sebagai anggota dewan. 

Ada masanya kita hanya memilih parpol, dan parpol kemudian menunjuk kadernya sebagai anggota parlemen. Namanya sistem proporsional tertutup. Lalu kenapa sejak Reformasi kita memakai sistem proporsional terbuka?

Tudingan Denny Indrayana sempat menuai polemik karena dianggap “mendiskreditkan” hakim MK sebagai penjaga muruah konstitusi.

MK akan bacakan putusan proporsional Pemilu pada 15 Juni 2023, sistem terbuka atau tertutup?

Jika MK konsisten dengan putusan lainnya terkait open legal policy, maka gugatan sistem pemilu proporsional tertutup semestinya ditolak.

SBY bersikap atas polemik bocornya putusan MK soal sistem proporsional tertutup.

Dampak dari penerapan sistem pemilu proporsional tertutup bagi pemilih dan parpol bisa jadi positif atau negatif.

Arti sistem coblos partai politik atau sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif, benarkah bakal disahkan MK?

Anas menilai pernyataan SBY soal chaos politik bisa menimbulkan kecemasan dan kegaduhan.

Fakta-fakta kasus bocornya putusan MK soal Pemilu tertutup yang disinggung Denny Indrayana.

Manuver PPP dinilai wajar. Selain kondisi KIB masih cair, PPP perlu mencari cara agar menaikkan elektabilitas partai.

Sistem proporsional tertutup Pemilu: Kelebihan, kekurangan, dab perbedaannya dengan sistem terbuka.

Jokowi menyerahkan kepada partai untuk memilih sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

Sebelum menyindir, Hasto menyebut diskursus Surya Paloh adalah hal yang bagus bagi demokrasi.

Keterangan PDIP terpisah dari mayoritas fraksi di DPR terkait sidang uji materi UU Pemilu di MK.

ICW menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.

Hamda Zoelva sebut pengalaman 4 kali pemilu, tidak juga memberikan dampak perbaikan bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.