Indeks Ruukuhp

Sejumlah pasal yang menyebabkan demo besar-besaran masih dipertahankan pemerintah Jokowi di draf RKUHP beredar ke publik.

Polisi menetapkan 49 orang massa unjuk rasa menolak beberapa RUU yang bermasalah termasuk 12 anak-anak karena dinilai melakukan tindakan melawan hukum.

Sejarah mencatat tiga demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa di Indonesia ketika aspirasi rakyat tak didengar. Dua di antaranya berakhir dengan kejatuhan rezim.

YLBHI menilai pasal perzinaan terlalu mengatur persoalan moral individu yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu.

Aturan ini dianggap over kriminalisasi karena di ranah pidana, bukan perdata.

Rumusan dalam rancangan kitab hukum pidana menyasar kelompok rentan, termasuk LGBT.

Pemerintahan Jokowi juga punya andil menambah RUU di DPR. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengimbau DPR tak banyak buat UU.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Yang patut diutamakan dalam upaya pemberantasan hoaks adalah pendekatan teknologi.

Kerja-kerja jurnalistik bisa terganggu jika RKUHP disahkan karena ada pasal-pasal "karet". Juga, sudah ada UU Pers.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan tujuh alasan mengapa publik harus menolak RUU KUHP disahkan.

Pasal penistaan agama di RUU KUHP berpeluang multitafsir, sehingga berpotensi digunakan oleh siapa saja yang merasa sakit hati karena sebuah pendapat.

Problem lain dari rencana revisi KUHP pasal kesusilaan adalah makin peliknya proses pembuktian tindak pidana.

Taufiqulhadi, anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi Nasdem, menyebut Zulkifli Hasan tidak mengerti apa-apa.

Meski RUU KUHP dipastikan menyerap unsur-unsur hukum restoratif, namun belum ada peraturan lebih detail mengenai penerapan hukuman tersebut.