x

Batalion 426 yang Mengawali Isu Radikalisme di Tubuh TNI

Batalion 426 yang Mengawali Isu Radikalisme di Tubuh TNI

DIM RUU PKS versi DPR Dinilai Lebih Baik dari Buatan Pemerintah

RUU PKS

Media online terkini, info nasional, internasional, ekonomi, sosial, dan news analisis untuk Anda

JKP3 Tolak Daftar Inventarisasi Masalah RUU PKS Buatan Pemerintah

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menolak Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) RUU PKS sebab ada 17 poin rekomendasi dari korban yang dihilangkan pemerintah.

JKP3 Desak KPPPA Libatkan Masyarakat Sipil Bahas RUU PKS

KPPPA sebagai leading sector yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU PKS.

Ketika Para Penyintas Kekerasan Seksual Menyaksikan 27 Steps of May

Kekerasan seksual bukan perkara sepele, traumanya bisa merusak dan menghantui kehidupan para penyintas, layaknya May dalam film 27 Steps of May.

Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota

“Dokter di klinik kampus menyentuh puting saya saat melakukan pemeriksaan,” ujar seorang penyintas dari salah satu kampus di Yogyakarta.

Sikap Masa Bodoh Anggota DPR atas RUU Prioritas

Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.

Tengku Zulkarnain Cabut Tuduhan RUU PKS Dinilai Hal yang Wajar

Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menilai, apa yang diucapkan oleh Tengku ZUlkarnain soal pencabutan RUU PKS tak perlu dipermasalahkan.

RUU PKS: Tengku Zulkarnain Cabut Tuduhan ke Pemerintah

Tengku Zulkarnain sempat menuding pemerintah hendak melegalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ia mengaku keliru dan mencabut ucapannya.

RUU PKS Dinilai Belum Akomodir Kaum Difabel Anak dan Perempuan

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menilai, banyak kebutuhan yang belum terakomodir untuk kaum disabilitas dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Komisi VIII Akui Hati-hati Gunakan Diksi dan Definisi di RUU PKS

Saras mengatakan penggunaan diksi dan bahasa perlu didalami serta dicermati lebih jauh agar kata-kata yang digunakan bisa memberikan perlindungan kepada korban.

Komisi VIII Diminta Masukkan Kebutuhan Disabilitas dalam RUU PKS

Menurut Maulani, dalam draf RUU PKS saat ini hanya menyebut peruntukan anak dan perempuan disabilitas, namun tidak menjelaskan bagaimana memperlakukan mereka.

Masalah Kekerasan Seksual adalah Problem Kita Semua

Kekerasan seksual bukan masalah kelompok atau identitas tertentu lagi, melainkan problem bersama.

Aborsi Masih Tabu, Hukum Indonesia Membatasinya secara Ketat

Di Asia Tenggara, sekitar 3 dari 1.000 perempuan usia subur dirawat di rumah sakit setiap tahun karena komplikasi terkait aborsi.

Sempat Mandek, Komisi VIII DPR Janji Bahas RUU PKS Usai Pemilu

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan dibahas bulan Mei. Saat ini tidak ada pasal bermasalah, hanya pasal multitafsir yang perlu dibahas.

Komisi VIII Sebut RUU PKS Masih Tahap RDPU, Belum Bahas Pasal

Komisi VIII menyatakan pembahasan RUU PKS masih di tahap RDPU atau pengumpulan masukan.

Kemen PPPA Targetkan RUU PKS Disahkan Sebelum Pemerintahan Berganti

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan RUU PKS bisa disahkan oleh DPR RI sebelum pemerintahan berganti.

Pelecehan Seksual di Kantor dan Beban Ganda Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan punya beban ganda di kantor: tuntutan finansial dan dominasi patriarki.

Kekerasan Seksual di Dewas BPJS-TK: Keberanian Amel adalah Lilin

Ia berani bicara setelah dua tahun mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh bosnya.

LPSK Desak DPR Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

Tingkah Marko Simic: Bagaimana Perkarakan Sentuhan Tak Dikehendaki?

Marko Simic diadili di Australia karena tindakan tak senonoh. Di Indonesia, perilaku begitu masih sulit dijerat hukum.

PKS Beberkan Alasan Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Alasan Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) salah satunya soal definisi kekerasan seksual masih ambigu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

PSI Mengecam Sikap Fraksi PKS Tolak RUU PKS

Menurut Dara, ketakutan Fraksi PKS tidak memiliki alasan yang kuat.

Banyak Draf Palsu RUU PKS, LBH Jakarta: Draf Resmi di Web DPR

Sejumlah kampanye penolakan RUU PKS diduga membagikan draf yang salah, pengacara publik LBH Andi Komara mengatakan draf yang sedang dibahas di DPR ada di website instansi tersebut.

Komnas Perempuan: Penolakan RUU PKS Masif Usai Debat Capres

Komnas Perempuan menyatakan penolakan atas RUU PKS muncul kian masif setelah debat capres-cawapres pada Januari lalu.

RUU PKS, Momen Kompak Gerindra dan PDI Perjuangan

PKS menolak draf RUU PKS, sedangkan Golkar dan PAN masih abu-abu.

Komisi VIII DPR Sebut RUU PKS Belum Sampai Tahap Pembahasan

Rahayu menilai bahwa penolakan terhadap RUU PKS tidak tepat karena masih jauh dari pengesahan.

Soal RUU PKS, Dian Sastro: Saya Dukung UU yang Berpihak ke Korban

Dian Sastro menyatakan mendukung undang-undang yang berpihak ke korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Macetnya RUU PKS - Tirtografi

RUU PKS dianggap RUU yang membiarkan perzinaan.

Penolakan RUU PKS, DPR: Yang Menolak Harusnya Ajukan Solusi

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rahayu Saraswati mengatakan pihak yang menolak RUU PKS sebaiknya ikut melakukan diskusi dan mengajukan solusi.

Dalil Kenapa RUU PKS Tak Cantumkan Pasal Perzinaan dan Aborsi

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jadi kontroversi. Dua di antaranya karena RUU ini tidak mencantumkan pasal soal perzinahan dan aborsi. Mengapa?

LBH Masyarakat Minta Isu RUU PKS Tidak Dipolitisasi untuk Pemilu

Isu RUU PKS diminta tidak dipermainkan sebagai alat kampanye untuk pemilihan umum, menurut pengacara publik LBH Masyarakat, Naila Rizki Zakiyah.

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami