Indeks Ruu Perlindungan Prt
KemenPPPA Sebut Pengesahan RUU PPRT Tunggu Penggodokan oleh DPR
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati mengatakan pemerintah telah mengirimkan DIM RUU PPRT kepada DPR RI pada Mei 2023.
Hari PRT Internasional, Komnas Perempuan Dorong Sahkan RUU PPRT
Komnas Perempuan memperkirakan saat ini jumlah pekerja rumah tangga (PRT) dalam negeri mencapai 5 juta orang dan didominasi oleh perempuan.
Menteri PPPA Harap RUU PPRT Tak Tumpang Tindih dengan UU Lain
Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap RUU PPRT saling melengkapi peraturan lain yang bersinggungan dengan perlindungan perempuan dan anak.
Menaker Janjikan RUU Perlindungan PRT Disahkan Tahun Ini
Menaker Ida Fauziah mengklaim pembahasan DIM RUU PPRT berjalan dengan cepat dan lancar.
Kelar Susun DIM, Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT dengan DPR
Pemerintah segera mengajukan hasil pembahasan DIM RUU PPRT kepada DPR RI untuk dibahas dengan Badan Legislasi (Baleg).
Pemerintah Diminta Kirim DIM RUU PPRT ke DPR sebelum 12 Mei 2023
Koalisi Sipil untuk RUU PPRT khawatir RUU tersebut akan mangkrak kembali karena para anggota DPR fokus ke Pemilu 2024.
PDIP Didesak Copot Utut dari Ketua Fraksi karena Abaikan PRT
Koalisi sipil menilai pernyataan Utut Adianto soal tak ada urgensi pengesahan RUU PPRT merendahkan peran pekerja rumah tangga di Indonesia.
Demo DPR, Ratusan Pekerja Rumah Tangga Bentangkan Serbet Raksasa
Serbet raksasa sebagai bentuk protes kepada DPR RI lantaran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak kunjung disahkan.
3 Lembaga Negara Desak DPR Sahkan RUU PRT yang Mangkrak 19 Tahun
Mayoritas PRT adalah perempuan yang secara khusus memiliki kerentanan untuk menjadi korban diskriminasi dan kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan.
Kemnaker Ungkap Penyebab Persoalan PRT di Tanah Air
Banyak Lembaga Perekrutan PRT yang hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bahkan tidak punya NIB tanpa sertifikat standar terverifikasi Permenaker.
Kemnaker: Percepatan RUU PPRT buat Lindungi Pekerja Rumah Tangga
Kemnaker beralasan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 tidak secara eksklusif melindungi pekerja rumah tangga (PRT).
Menaker Dorong Percepatan Pengesahan UU PPRT, Ini Keuntungannya
UU ini dianggap dapat menjadi landasan mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan, terutama melindungi para pekerja domestik.