Indeks Ruu Penyadapan

KPK meminta DPR mengesahkan RUU Penyadapan dan RUU Perampasan Aset. Harapan lembaga tersebut dijawab dengan tantangan oleh DPR.

DPR dan Pemerintah saat ini tengah menggodok RUU Penyadapan. Komnas HAM pun memberikan sejumlah catatan terkait RUU ini.

Menurut Agus, perizinan tersebut bakal membuat KPK tidak leluasa melakukan penyadapan.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengingatkan bahwa RUU Penyadapan baru sebatas usulan dan akan dibahas lebih fokus sehingga belum tahap finalisasi.

Kemunculan RUU tentang penyadapan sempat diasosiasikan dengan usulan atau rekomendasi dari Pansus Angket KPK di DPR. 

Tama mengingatkan, UU Penyadapan tidak bisa berlaku kepada KPK karena lembaga itu mempunyai kewenangan khusus.

Menurut Basaria, langkah DPR yang mewacanakan pembentukan RUU Penyadapan tidak akan melemahkan KPK.

Sekjen Partai Nasdem menegaskan, tidak semua permasalahan bisa langsung diselesaikan dengan Undang-Undang, termasuk masalah penyadapan.

Wenny menyebut KPK tidak mempunyai tata krama dalam melakukan penyadapan, karena tidak pernah meminta izin ke pengadilan sebelum menyadap.