Indeks Ruu Ciptaker

Kemenko Perekonomian mengakui pemerintah sudah membahas rancangan peraturan pelaksana UU Ciptaker jauh saat beleid masih dibahas di DPR RI.

Rapat-rapat Cipta Kerja di beberapa hotel menghasilkan beberapa keputusan, yang itu berubah lagi seketika di DPR RI.

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.

Jokowi tak bersuara setelah gelombang protes UU Ciptaker merebak di mana-mana. Beberapa orang juga ditangkapi. Di mana Presiden?

Meski menganggap lelucon, Sekjen DPR minta polisi menindak tegas aksi jual murah Gedung DPR di toko daring.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memaklumi masyarakat memiliki hak untuk tak lagi memilih wakil rakyat yang mendukung UU Cipta Kerja.

Ribuan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur mogok kerja secara masal dan melumpuhkan semua kegiatan perusahaan.

Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung bersepakat dengan pimpinan buruh bahwa tidak ada produksi hari ini.

RUU Cipta Kerja disahkan berpotensi membuat Indonesia mengalami krisis HAM menurut Amnesty International Indonesia.

Setelah disetujui menjadi undang-undang, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap mendapat kritikan dari koalisi sipil hingga ormas agama.

Pengusaha waswas buruh demo menuntut pembatalan RUU Ciptaker. Belum ada angka pasti, tapi salah satu serikat menyebut yang akan terlibat jutaan.

Ke-35 investor itu berpandangan RUU Cipta Kerja akan berdampak terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.

Polisi memuluskan jalan Pemerintah dan DPR meloloskan RUU Ciptaker dengan melarang demonstrasi. Mereka juga membuat narasi tandingan di media sosial.

PKS & Demokrat dianggap menyetujui pembahasan isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di akhir pembahasan menolak untuk disahkan.

Buruh pengusaha akan semakin sering berkonflik setelah upah minimum regional dihapuskan. Ketentuan ini adalah dampak dari RUU Ciptaker.

Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap diatur lewat UU 13/2003, bukan RUU Cipta Kerja. Sanksinya beragam, dari mulai pemenjaraan hingga denda. 

Sejumlah organisasi keagamaan merespons RUU Cipta Kerja. Ada yang lantang menolak, ada pula yang abu-abu.

Sri Mulyani mengklaim Omnibus Law akan mendongkrak perekonomian.

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI membahas RUU Cipta Kerja sebanyak 3-4 kali setiap pekan.

DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.