Indeks Ruu Cilaka

Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja dilanjutkan pengesahannya dalam rapat paripurna DPR RI. Sedangkan DPD RI dan pemerintah setuju.

Sejumlah organisasi keagamaan merespons RUU Cipta Kerja. Ada yang lantang menolak, ada pula yang abu-abu.

DPR dan sejumlah serikat buruh seperti KSPI dan KSPSI telah bersepakat soal klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Tanpa kerja jurnalistik, kata Anam, sulit dibayangkan demokrasi dan HAM akan tumbuh dengan baik di Indonesia.

Omnibus Law Cipta Kerja akan disahkan di tengah pandemi COVID-19 ketika banyak orang kehilangan pekerjaan.

Ada anggaran besar untuk membentuk UU. Tahun ini, uang itu dipakai untuk menggolkan peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.

Omnibus Law diteruskan begitu saja, RKUHP tidak dibahas. Pemerintah mengabaikan desakan publik.

World Bank Country Director untuk Indonesia Satu Kahkonen menilai omnibus law RUU Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi investasi, meski ia menyoroti soal aturan lingkungan hidup. 

Siang ini, bagian depan dan belakang Gedung DPR RI dikepung demonstran yang menolak Omnibus Law dan RUU HIP.

Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan COVID-19, bukan diam-diam membahas Omnibus Law Cipta Kerja.

Para petani juga turun ke jalan hari ini, menolak RUU Cipta Kerja.

Ketua Baleg DPR sebut RUU Cilaka tidak bakal disahkan hari ini karena belum rampung dibahas.

Polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di DPR RI karena ada demonstrasi.

DPR dan pemerintah masih ngotot merampungkan RUU Cilaka di tengah penolakan massa rakyat. Peraturan ini dianggap menyediakan prakondisi Indonesia memasuki era otoriter.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan #Bersihkanindonesia melakukan aksi menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu memaparkan ihwal pengaturan tugas Polri dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Dalam pasal 82 RUU Cilaka, Kepolisian punya kewenangan baru salah satunya mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.

Walhi menilai RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.