Indeks Rptra

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad menyebutkan salah satu permasalahan RPTRA adalah transisi aset yang belum tuntas.

Diperkirakan 70% RPTRA yang dibangun era Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu rusak karena tak ada biaya perawatannya.

Selain RTH dan taman kota, Pemkot Jakpus juga sudah membuka kembali RPTRA di 50 lokasi untuk umum dengan kapasitas 25 persen dari total pengunjung normal.

Sebanyak 50 RPTRA di Jakarta Pusat dipastikan dapat digunakan untuk menampung warga saat terjadi bencana banjir.

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mematangkan pembahasan konsep Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Program Taman Maju Bersama dan Taman Pintar muncul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022, yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta periode Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. RPJMD tersebut tidak lagi menyebut ada program RPTRA. 

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mematangkan pembahasan konsep Taman Maju Bersama.

Menurut Gubernur Anies Baswedan, penggantian nama RPTRA menjadi Taman Pintar, karena fungsinya tidak hanya sebagai ruang terbuka Hijau (RTH) yang ada di Jakarta tapi juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang publik masyarakat. 

Fraksi PDIP meminta penjelasan Anies-Sandi soal kemunculan nama program Taman Pintar dan Taman Maju Bersama dalam RPJMD DKI 2018-2022.

Setelah tahun ini Pemprov DKI tak akan menganggarkan dana untuk pembebasan lahan RPTRA di APBD.

Sandiaga mengatakan Pemprov DKI berencana memanfaatkan lahan milik swasta untuk menyediakan fasilitas RPTRA.

Sandi akan melakukan evaluasi pembangunan RPTRA pada tahun ini untuk melihat proyeksi pembangunan RPTRA di tahun 2019.

Agustino mengatakan anggaran itu dihentikan karena Pemprov DKI sudah banyak membangun RPTRA.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan tahu mangkraknya pembangunan RPTRA, Wali Kota tak bisa memastikan kapan pembangunan dilanjutkan.

RPTRA Pademangan Timur hampir tidak pernah sepi dikunjungi anak-anak dan hanya terdapat 4 wahana permainan.

Sebanyak 100 RPTRA baru di DKI Jakarta, yang dibangun dengan dana APBD 2017, resmi beroperasi beberapa hari sebelum Gubernur Djarot melepas jabatannya.

Seorang pengendara motor sedang berhenti di depan RPTRA Amir Hamzah, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai kasus lenyapnya anggaran pengadaan lahan RPTRA di APBD-P DKI 2017 karena para wali kota tidak siap menerapkan sistem e-budgeting.

Sejumlah anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Gerindra, dan PPP temui Djarot untuk membahas ilangnya dana pengadaan lahan RPTRA.

Djarot menjelaskan, dibuatnya Perda RPTRA bukan berarti ia berprasangka dengan pemerintahan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno mendatang.

"Boleh enggak RPTRA jadi tempat kegiatan keagamaan? Tidak boleh, karena RPTRA itu berfungsi sebagai simbol, tempat berbagai masyarakat bisa berkumpul apapun agamanya dan latar belakangnya," kata Djarot.