Indeks Rokok

PKB diminta segera memanggil calon legislatif, DPR RI Abdul Halim terkait beredarnya rokok dengan bungkus hijau dengan gambar pasangan calon Anies-Muhaimin.

Pemerintah terus mengawasi pelanggaran pita cukai ilegal yang menghambat penerimaan negaara.

Kemenkeu mengakui saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan terkait RPP Kesehatan.

Kemenkeu mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dari Januari hingga Mei 2023 mencapai Rp89,95 triliun.

Kenaikan CHT tidak akan secara langsung menekan pelaku industri karena ada dana bagi hasil dan sejatinya banyak petani yang sudah beralih ke tanaman lain.

Temanggung memang penghasil tembakau, tapi hanya punya sedikit pabrik rokok. Firma The Kim Hok jadi salah satu yang terbesar.

Pemerintah Indonesia belum mampu mengambil sikap tegas layaknya Australia untuk membatasi konsumsi rokok elektrik mengingat tembakau adalah sektor kritikal.

PT Nojorono Tobacco International (NTI) meluncurkan produk rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) Soroja.

Polemik RUU Kesehatan Omnibus Law terkait pasal rokok masuk zat adiktif.

RUU Kesehatan dinilai bakal memangkas hak-hak konstitusional para pelaku usaha tembakau sampai para konsumen produk tembakau.

APPINA menolak rencana larangan total iklan rokok yang tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintatah Nomor 109/2012.

Wacana larangan penjualan rokok batangan bakal menekan ekonomi warga kecil sebab tidak semua perokok dewasa punya kemampuan.

Promosi rokok elektronik beredar bebas dan masif melalui media sosial. Pemerintah perlu membuat regulasi untuk membatasinya.

Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012).

FSP RTMM-SPSI menolak revisi PP 109/2012 dilakukan pemerintah.

Pada 2020, setidaknya 200 ribu jiwa melayang karena polusi udara. Polusi juga sebabkan berbagai gangguan saluran pernapasan.

Perokok anak masih banyak di Indonesia. Kini Indonesia serius ingin meredamnya dengan wacana pelarangan penjualan rokok ketengan.

Para pemilik warung menolak rencana larangan jual rokok batangan. Mereka merasa aturan tersebut bakal mengurangi pendapatan. 

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak wacana pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran.

PJKS-UI menilai, upaya pemerintah melakukan pelarangan penjualan rokok batangan atau ketengan sebagai langkah positif dalam pengendalian konsumsi rokok.