Terpopuler kemarin di

x

Sejarah Politik Hanif Dhakiri: Plt Menpora Pengganti Imam Nahrawi

Sejarah Politik Hanif Dhakiri: Plt Menpora Pengganti Imam Nahrawi

YLBHI Duga Ada Barter Kepentingan dalam Pembahasan RKUHP

RKUHP

Media online terkini, info nasional, internasional, ekonomi, sosial, dan news analisis untuk Anda

Pasal 414 RKUHP: Kental Kriminalisasi & Mempersulit Pencegahan HIV

RKUHP ngawur bisa berdampak buruk terhadap pemberantasan HIV.

Dalih Yasonna Laoly soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Yasonna klaim sudah memberi batasan yang detail atas definisi "menyerang harkat dan martabat" di bab penjelasan RKUHP agar pasal penghinaan presiden tak salah digunakan.

Penuhi Permintaan Jokowi, DPR Siap Tunda Pengesahan RKUHP

Jokowi meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.

RKUHP Buktikan Indonesia Tak Punya Komitmen Hapus Hukuman Mati

Panja RKUHP berdalih tidak bisa serta merta menghapus hukuman mati karena banyak yang menginginkan dan sebagai jalan tengahnya menerapkan masa percobaan.

RKUHP Ditunda, ICJR: Perlu Komite Ahli Kawal Pembahasan

Pembahasan RKUHP harus dikawal agar menghasilkan hukum pidana memenuhi unsur demokrasi dan sesuai aspirasi publik.

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP karena Banyak Pasal Bermasalah

RKUHP memuat sejumlah pasal bermasalah.

RKUHP Rasa Kolonial: Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.

Mahasiswa Penolak RKUHP dan UU KPK Kecewa Tak Ditemui Pimpinan DPR

Perwakilan mahasiswa hanya ditemui Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

Aksi Kamisan Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP

Sejumlah aktivis melakukan aksi Kamisan di depan Istana Negara merespons beberapa isu undang-undang yang dianggap kontroversial dan ditolak masyarakat publik, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Gelar Aksi, Massa Kamisan Teriak "Jokowi Fasis, Anti Demokrasi"

Massa Kamisan mengritik langkah DPR dan pemerintah yang meloloskan undang-undang bermasalah tetapi tidak undang-undang penting. Massa pun meneriakkan Jokowi fasis dan anti-demokrasi

Gerindra Minta Hukuman Pasutri Tanpa Ikatan Pernikahan Diperberat

Fraksi Gerindra ingin agar hukuman pasutri tanpa ikatan pernikahan diperberat, bukan 6 bulan seperti tertuang dalam RKUHP.

Menkumham Minta Pasal Perzinaan & Janji Menikahi di RKUHP Dihapus

Yasonna khawatir ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu jika pasal perzinaan tak dihapus.

Alasan Komisi III DPR Kebut Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa sejalan dengan RUU Permasyarakatan agar dapat mengatur sejumlah kebijakan terkait kelebihan kapasitas Lapas.

Alasan RKUHP Perlu Ditolak Versi AJI: Menghambat Kinerja Jurnalis

Sejumlah pasal dalam draf RKUHP dinilai berpotensi menghambat kerja-kerja jurnalis.

RKUHP ala DPR Ditolak Aliansi Masyarakat Sebab Mencederai Demokrasi

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai mencederai demokrasi dan patut ditolak.

DPR & Pemerintah Rampungkan RKUHP secara Tertutup di Hotel Mewah

DPR dan pemerintah merampungkan substansi RKUHP di hotel mewah di Senayan, secara tertutup.

Ingin Hapus Warisan Kolonial, RKUHP Lebih Buas dari Hukum Penjajah

Alasan-alasan mengapa RKUHP harus ditolak.

RKUHP Pasal Aborsi Dikritik, Kemenkes Akan Tetap Ikuti RKUHP

Kemenkes akan melihat RKUHP soal aborsi, jika memang ada yang kontradiktif dengan poin dalam Permenkes, baru akan disesuaikan.

Pasal Aborsi pada RKUHP Bisa Jerat Korban Perkosaan

RKUHP rentan mendiskriminasi korban perkosaan, terutama pada pasal-pasal terkait aborsi.

RKUHP: Jurnalis hingga Advokat Rawan Dikriminalisasi

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan menilai, Pasal 281 yang terdapat dalam draf RKUHP merupakan pasal karet dan berpotensi mengkriminalisasi jurnalis.

ICJR dan PKBI Desak Pemerintah Bahas Ulang Pidana Aborsi

ICJR dan PKBI mendesak pemerintah agar membuka kembali diskusi tentang pasal aborsi.

RKUHP: Paksa Pasangan Sah Bersetubuh, Terancam 12 Tahun Penjara

Anggota Panja RKUHP Taufiqulhadi mengatakan Pasal 480 dimunculkan agar mencegah penipuan perkawinan yang bisa berujung pada terjadinya kekerasan seksual.

Pasal 'Contempt of Court' dalam RKUHP Bisa Kriminalisasi Wartawan

Koalisi Pemantau Peradilan menilai ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pengadilan.

Hasil Pileg & Pilpres Turut 'Mengamankan' Pasal Penghinaan Presiden

Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.

ICJR: Pasal 278 RKUHP Hanya Copy Paste

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.

Herman Herry: DPR Tak Mau Didikte Soal Pembahasan RKUHP

Penyelesaian RKUHP masih menyisakan pasal krusial seperti pasal penghinaan presiden.

Panja RUU PKS Berdalih Terhambat Belum Rampungnya Pembahasan RKUHP

Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Koalisi Sipil Yogya Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHP

Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.

RKUHP Dianggap Terlalu Banyak Mengatur Urusan Privat Warga

Revisi KUHP rencananya rampung pada periode sekarang. Meski demikian bukan berarti aturan itu sudah bersih dari masalah. Perkara-perkara moral, misalnya, masih diancam hukuman penjara.

Koalisi Sipil Kritisi Pasal Penistaan Agama RKUHP yang Multitafsir

Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan mempersoalkan sejumlah pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami

DarkLight