Indeks Revisi Uu Pilkada
Revisi Undang-Undang Pilkada Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR
Keputusan itu diketok oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, setelah disetujui semua fraksi dalam Rapat Paripurna DPR
PDIP Setuju Pilkada Dipercepat Jadi September 2024
Poin revisi UU Pilkada yang diubah hanya satu yaitu pengajuan jadwal pilkada dari November ke September 2023
Mardani Sebut PKS Tolak Revisi Undang-undang Pilkada
PKS menolak revisi undang-undang Pilkada karena akan melakukan pengubahan materi mengenai jadwal Pilkada dan jadwal pelantikan
Istana Tolak Revisi UU, tapi Dukung Pilpres & Pilkada Serentak 2024
Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.
Fraksi Golkar Tarik Dukungan Pembahasan Revisi UU Pemilu
Golkar berdalih lebih baik menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 & pemulihan ekonomi daripada 'menguras keringat' revisi UU Pemilu.
Ada Sanksi Protokol COVID, KPU & Bawaslu Sepakat Revisi UU Pilkada
KPU dan Bawaslu sepakat untuk merevisi kembali Undang-Undang Pemilukada di masa pandemi COVID-19.
Komisi II DPR dan Pemerintah Setujui Perppu Pilkada Jadi UU
Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.
KPU Minta Koruptor Tak Boleh Maju Pilkada, Tito: Itu Teori Kuno
Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.
Mendagri Tito Karnavian Bantah Ingin Kembalikan Pilkada Lewat DPRD
Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.
Usulan Legislator Maju Pilkada Tak Perlu Mundur Dikunci Putusan MK
MK menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta Pilkada.
DPR Usul Anggota Dewan Tak Perlu Mundur Saat Maju Pilkada
Wacana revisi UU Pilkada juga membuka opsi agar DPR bisa tetap menjabat meski maju dalam gelaran pemilihan kepala daerah.
Cegah Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Usul Revisi UU Terbatas
Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada.
DPR Tak Yakin Revisi UU Pilkada Selesai Sebab Waktu Mepet
Ketua Komisi II DPR RI mengatakan terlalu mepet dilakukan pembahasan revisi UU Pilkada sebab dikhawatirkan pembahasan akan merembet ke pasal lainnya.
Revisi UU Pilkada Belum Kelar, Eks Napi Koruptor Masih Bisa Nyalon
Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Pilkada soal larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 membutuhkan proses panjang.
DKI Jakarta adalah Korban Rumitnya Aturan Pemilihan Wagub
Sudah lebih dari 100 hari posisi wakil gubernur DKI Jakarta kosong. Elite politik DKI Jakarta dinilai terlalu lama berkonflik dan lambat mencari titik temu.
Perwira Aktif TNI/Polri di Pilkada: UU Lemah & Krisis Kader Parpol?
UU Pilkada memungkinkan TNI dan Polri aktif ikut bersaing pada pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Ahok: Kejelasan Wajib Cuti Penting bagi Petahana
Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Mahkamah Konstitusi untuk mendefinisikan poin wajib cuti di UU Pilkada secara lebih jelas.
UU Pilkada Berpotensi Ganggu Kemandirian KPU
Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disetujui DPR RI dapat mengganggu kemandirian KPU.
JPPR: Pasal 48 UU Pilkada Berpotensi Rugikan Calon Independen
JPPR menilai teknis pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada rumit dan menyulitkan panitia pemungutan suara (PPS) sehingga berpotensi menimbulkan masalah dan merugikan calon yang maju dari jalur perseorangan.
UU Pilkada Dinilai Masih Menyisakan Persoalan
Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pilkada Berintegritas menilai, hasil revisi UU Pilkada masih menyisakan banyak kelemahan. Salah satunya larangan kepada seseorang yang berstatus tersangka untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak jadi disepakati oleh pemerintah dan DPR.