Indeks Revisi Uu Kuhp

RKUHP, RUU PAS, dan UU KPK hasil revisi tampak memiliki substansi berbeda, tapi ia mempunyai benang merah yang sama: memanjakan koruptor.

Selama ini minim keterbukaan pembahasan RKUHP kepada publik.

"Kuorumnya agak sulit karena kampanye. Ini semua kuorum fraksi, itu realitas politiklah. UU lain juga banyak yang molor."

Menurut KPK, sikap Presiden seharusnya memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.

KPK menilai Indonesia berjalan mundur dengan memasukkan pasal tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP.

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," kata Bamsoet.

Anam menyatakan, perubahan pasal 505 ayat 1 dengan tambahan kalimat "yang tanpa izin" bisa mengarah pada legalisasi perjudian.