Jokowi mengaku tak masalah dikritik, termasuk BEM UI yang memberi gelar "The King of Lip Service." Mengapa pendukungnya sewot?
Menurut Novel, polemik KPKÂ akan membuat investor luar negeri berpikir ulang soal investasi di Indonesia.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi soal hasil asesmen TWK 75 pegawai.
Penolakan uji formil dan materiil telah memicu pertanyaan Novel Baswedan dipecat hingga kehancuran KPK tinggal menunggu waktu.
Hanya satu hakim yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari putusan MK ini yaitu, Wahiduddin Adams.
DPR mengusulkan KPK membentuk unit teliksandi untuk mencegah kasus pemerasan oleh penyidik. Aktivis antikorupsi menilai itu bukan solusi.
UU KPK baru lebih birokratis dan membuat kemungkinan informasi penggeledahan bocor ke luar.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menilai Dewas KPK perlu memiliki kewenangan bukan hanya menjalankan tugas
KPK melakukan dua OTT dalam dua hari. Salah satu di antaranya menteri. Apakah ini tanda KPKÂ bangkit dari mati suri?
Usia UU KPK yang baru sudah satu tahun. Sepanjang itu apa yang dikhawatirkan terwujud: pemberantasan korupsi tak lagi garang, pencegahan pun minimal.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan institusinya masih menyusun peraturan KPK seperti yang dimandatkan Pasal 6 ayat (1).
KPKÂ tak lagi garang setelah UU direvisi. OTT mereka gagal total.
Firli Bahuri mengklaim OTT terhadap Bupati Sidoarjo merupakan buah dari implementasi UU KPK yang belum lama ini direvisi.
Mahfud menilai KPK tetap berjalan baik meski undang-undangnya direvisi, salah satunya dengan adanya Dewan Pengawas KPK.
Lima anggota Dewan Pengawas KPKÂ mengaku optimistis dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.Â
Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik Jokowi ini bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan.
Presiden Jokowi membuka kemungkinan hukuman mati koruptor, tapi itu dianggap retorika belaka.
Presiden Jokowi dinilai sejak awal tak serius dalam menjalankan program pemberantasan korupsi.
Presiden Joko Widodo diharapkan bersedia menerbitkan peraturan presiden tentang independensi pegawai KPK.
Penasihat KPK yang merasa dirugikan terkait UU KPKÂ yang baru dapat melayangkan gugatan ke MK.
Pemberian grasi untuk Annas Maamun, revisi UU KPK, hingga capim bermasalah dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
Penguji materi UU KPKÂ menilai putusan Mahkamah Konstitusi janggal, karena selama persidangan tanggalnya berubah-ubah.
Agus Rahardjo menyebut ada keresahan di internal pegawai terkait independensi, sebab dalam UU KPK versi revisi, pegawai KPK punya loyalitas ganda: ke lembaga dan pemerintah.
KPKÂ mengklaim di mata anggota Komisi IIIÂ DPR RI selalu salah dan dimarahi. Saat RDP selalu jadi sasaran kemarahan.
Pimpinan KPKÂ kompak membantah tuduhan anggota Komisi III DPRÂ soal gelontoran dana APBN ke LSM atau ormas.
3 pegawai KPK telah mengajukan mundur setelah revisi UU KPKÂ dan diperkirakan masih ada lagi pegawai yang menyusul.
Direktur Pusako Fery Amsari berpendapat bahwa DPR selalu menyalahkan sikap KPK dan warga terkait UU KPK.
Sejumlah hal yang dipermasalahkan dalam UU KPK misalnya tak masuk dalam prolegnas namun seketika terbit, tidak transparan, naskah akademik dinilai gaib, dan tidak partisipatif.Â
Jokowi masih punya waktu untuk menerbitkan Perppu sebelum UU KPKÂ 19/2019 berlaku penuh pada 21 Desember 2019.
Kehadiran 11 tokoh disambut oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang berterima kasih atas dukungan dari tokoh-tokoh lintas disiplin terhadap KPK.
Franz Magnis Suseno menyebut sudah 'ketinggalan kereta' setelah dua bulan usai pengesahan UU KPK Jokowi tak kunjung terbitkan Perppu.