Indeks Revisi Uu Cipta Kerja
Menguji Logika MK soal Putusan Uji Formil Perppu Cipta Kerja
Perppu Cipta Kerja dinilai bisa dibatalkan oleh MK selama UU tersebut bertentangan dengan proses pembentukannya.
UU Ciptaker Bisa Jamin Kepastian Hukum Iklim Investasi Indonesia
Sebelum adanya regulasi seperti UU Cipta Kerja, kemudahan investasi di Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN.
Airlangga Sebut Masih Menyiapkan Konsep Final Revisi UU Ciptaker
Airlangga mengaku mendapat amanah dari Presiden Jokowi segera menyelesaikan revisi UU Ciptaker ini.
Pemerintah Targetkan Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Akhir 2022
Bila berbagai masukan tersebut harus mengubah substansi UU Cipta Kerja, maka akan diajukan revisi ke DPR.
DPR-Pemerintah Resmi Bisa Edit UU Salah Ketik
Hasil perbaikan salah ketik dalam UU yang telah disetujui harus mendapat persetujuan dari DPR dan pemerintah.
Revisi UU Cipta Kerja Harus Libatkan Publik
Pemerintah dan DPR harus proaktif melibatkan partisipasi publik dalam revisi UU Cipta Kerja.
Ketika Revisi UU PPP Dikebut Demi Memuluskan Omnibus Law Ciptaker
Peneliti PSHK menilai revisi UU PPP sangat kentara hanya ingin memuluskan UU Cipta Kerja usai diuji materi di MK.
Dampak Buruk Revisi UU PPP Bila Hanya Demi Memuluskan UU Ciptaker
Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.
Minta UU Cipta Kerja Dicabut, Ribuan Buruh Demo di Gedung DPR
Perkiraan demonstran mencapai 10 ribu orang dari KSPI, KPBI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, Jala PRT, dan berbagai organisasi pendukung partai buruh.
Mahfud: Perbaikan UU Ciptaker Ditargetkan Kurang dari Dua Tahun
Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK soal perbaikan UU Ciptaker sesuai arahan Presiden Jokowi.
Pemerintah Akan Surati DPR Minta Revisi UU Ciptaker & UU PPP
Pemerintah akan berkirim surat ke pimpinan DPR agar memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.
Beri Jaminan untuk Investor, Jokowi Klaim UU Ciptaker Tetap Belaku
Jokowi mengklaim bahwa putusan MK tidak membatalkan seluruh aturan dalam UU Ciptaker.
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Dari Awal Sudah Bermasalah
PKS menilai pembentukan UU Cipta Kerja memang seolah dipaksakan dan kejar tayang saat awal-awal pandemi Covid-19.
Gebrak Minta Setop Pengupahan Pakai Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Gebrak menilai PP 36/2021 tentang Pengupahan tak bisa digunakan karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.
UU Cipta Kerja Bertentangan UUD, KSPI Desak Pemda Revisi UMP 2022
KSPI menilai putusan MK soal UU Cipta Kerja membuat aturan pengupahan harus kembali mengacu pada UU 13/2003 & PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Ada Kesalahan dalam UU Ciptaker, Pejabat Setneg Kena Sanksi
Kemensetneg menyatakan kekeliruan terjadi akibat kelalaian manusia sehingga UU Ciptaker masih ditemukan masalah.
DPR Klaim Perbaikan UU Ciptaker Bisa Tanpa Mekanisme Revisi UU
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.
UU Ciptaker Direvisi usai Disahkan, DPR: Jangan Dibilang Belum Rapi
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas membenarkan telah terjadi perubahan naskah UU Cipta Kerja terbaru yang jumlahnya 1.187 halaman.
Babak Baru Kejanggalan UU Cipta Kerja: Pesanan Revisi dari Istana
Istana meminta Cipta Kerja direvisi. Ini terjadi berselang beberapa hari setelah peraturan itu disahkan. Publik belum tahu mana yang asli.