Indeks Revisi Undang-undang

PKS Nilai MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres-Cawapres
Polhukam
Jumat, 13 Okt 2023

PKS Nilai MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres-Cawapres

PKS memandang yang berwenang mengubah ketentuan usia capres-cawapres hanya DPR dan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
BPKN Minta Revisi UU Perlindungan Konsumen yang Berusia 21 Tahun
Kesra
Kamis, 22 Des 2022

BPKN Minta Revisi UU Perlindungan Konsumen yang Berusia 21 Tahun

BPKN RI menilai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah tak relevan dengan kondisi saat ini.
Komisi X DPR: Draf Revisi UU Sisdiknas Masih Disusun Pemerintah
Hard news
Jumat, 11 Feb 2022

Komisi X DPR: Draf Revisi UU Sisdiknas Masih Disusun Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan usul pemerintah.
Jokowi Revisi 1.000 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Hard news
Kamis, 12 Des 2019

Jokowi Revisi 1.000 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Pemerintah berencana merevisi 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal dalam Rancangan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan ke DPR pada Januari 2020.
UU Bangunan Gedung & UU Jasa Konstruksi Mau Direvisi Demi Investasi
Hard news
Kamis, 14 Nov 2019

UU Bangunan Gedung & UU Jasa Konstruksi Mau Direvisi Demi Investasi

Undang-Undang (UU) Bangunan Gedung dan UU Jasa Konstruksi akan direvisi.
Aktivis Ragukan Klaim Pembahasan RKUHP Hampir Rampung
Hard news
Rabu, 5 Des 2018

Aktivis Ragukan Klaim Pembahasan RKUHP Hampir Rampung

Selama ini minim keterbukaan pembahasan RKUHP kepada publik.
Revisi UU Perlindungan Konsumen Dinilai Sudah Mendesak
Hard news
Senin, 9 Okt 2017

Revisi UU Perlindungan Konsumen Dinilai Sudah Mendesak

Usulan mengenai revisi UU Perlindungan Konsumen sudah muncul sejak 2012 lalu. Tapi, hingga kini agenda revisi itu belum terealisasi.
Dua Usulan Penting Soal Revisi UU Kekhususan Jakarta
Current issue
Jumat, 22 Sept 2017

Dua Usulan Penting Soal Revisi UU Kekhususan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar dalam UU kekhususan DKI yang baru, Gubernur dipilih oleh DPRD saja. Sementara posisi Gubernur "dinaikkan" setara menteri agar bisa punya kewenangan lebih dalam menangani kawasan.