Indeks Rapbn

Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapatkan anggaran paling besar.

Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, sampai Listrik,sebesar Rp502 triliun di tahun 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia berada 7,5 persen hingga 8,5 persen di 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok belanja negara dalam RAPBN 2023  yaitu sebesar Rp3.041,7 triliun.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono saat ini kondisi Muhidin sudah mulai stabil namun dirinya enggan menyebutkan di mana dia dirawat.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan defisit anggaran RAPBN 2021 bisa mencapai 5,7 persen PDB  atau lebih tinggi 0,2 persen.

Sri Mulyani tak menyebut spesifik detail bentuk penggunaan anggaran ini.

Asumsi makro pada RAPBN 2021 dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut, sekaligus dimulainya masa pemulihan ekonomi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui asumsi makro RAPBN 2020 yang dibahas dalam rapat di Badan Anggaran hari ini, Senin (8/7/2019).

Sri Mulyani mengatakan, keterlibatan pengusaha dalam menyusun rancangan APBN 2020 diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat atas kebijakan anggaran yang akan diambil pemerintah.

Sri Mulyani menyatakan target pertumbuhan pada tahun 2019 sudah realistis dan akan menjadi dasar kredibilitas angka perencanaan pada APBN.

Dua asumsi yang mengalami perubahan dari postur RAPBN awal adalah nilai tukar rupiah yang sebelumnya dipatok Rp13.500 per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan yang sebelumnya 5,3 persen.

Presiden Jokowi menyebut, sistem akuntansi pemerintah selama ini terlalu banyak aturan dan terlalu berorientasi pada prosedur.

Pemerintah mencantumkan perubahan pagu belanja subsidi energi dalam RAPBNP 2017 saat pembahasan dengan DPR RI.

Presiden Jokowi menyatakan, selain efisiensi belanja negara, pemerintah perlu memfokuskan kepada peningkatan total ekspor dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan.

Jatah pagu anggaran untuk Kementerian Perindustrian (Kemenprin) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 kepada Komisi VI DPR RI senilai Rp3,16 Triliun. Alokasi terbesar akan dialirkan untuk Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kemenprin oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Lemenprin sebesar Rp 976,7 miliar.

Pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun dan dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan Rp1.495,9 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tetap credible.